Pengusaha Menolak RUU KUP

Kalangan pengusaha menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang sedang dibahas di DPR. Lima pasal yang cenderung menaikkan pungutan pajak dinilai tidak tepat karena masih pandemi Covid-19, dan bertentangan dengan UU Cipta Kerja yang bertujuan meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja.

SKEMA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PUNGUTAN PPN BAHAN POKOK BATAL

Setelah memicu penolakan dari seluruh lapisan masyarakat, pemerintah akhirnya memberikan fasilitas tidak dipungut untuk bahan pokok dalam skema Pajak Pertambahan Nilai baru yang tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pemerintah – DPR Segera Sahkan RUU AAEC, Indonesia Pimpin Pertumbuhan E-Commerce Asean

Indonesia menjadi pemimpin pertumbuhan sekaligus kiblat perdagangan elektronik (e-commerce) di kawasan Asean. Hal ini ditopang besarnya jumlah penduduk, penetrasi internet yang kuat, menjamurnya perusahaan rintisan (startup), perilaku belanja daring, dan keberadaan startup dengan valuasi di atas US$ 1 miliar (unicorn).​​​​

PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK MENUJU ERA BARU E-COMMERCE DI ASEAN

Pemerintah dan Komisi VI DPR sepakat untuk segera menyelesaikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan Asean tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Asean Agreement on E-Commerce/AAEC).

PAJAK TRANSAKSI ELEKTRONIK POTENSI PENERIMAAN MENGGIURKAN

Kantong negara bakal makin tebal menyusul besarnya potensi penerimaan dari Pajak Transaksi Elektronik yang diakomodasi di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Daerah Akan Diperbolehkan Membentuk Dana Abadi

Pemerintah akan memberikan kepercayaan kepada daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi dan telah memenuhi kebutuhan pelayanan dasar publik untuk membentuk dana abadi daerah. Hal ini diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) sebagai bagian dari upaya penguatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Kongres AS Umumkan Reformasi Besar-besaran Antimonopoli

Wakil rakyat Amerika Serikat (AS) pada Jumat (11/6) waktu setempat mengumumkan rancangan undang-undang (RUU) antimonopoli yang ber tujuan mengekang dominasi perusahaan-perusahaan teknologi besar. Termasuk Facebook, Apple, Amazon, Google.

PROGRAM SUNSET POLICY: KEPATUHAN TAK OTOMATIS TERKEREK

Kebijakan pengampunan pajak melalui program Sunset Policy yang disiapkan oleh pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) dinilai tidak akan cukup mengerek kepatuhan wajib pajak. Sebab, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan.

SUNSET POLICY TERSANDUNG TARIF

Upaya pemerintah untuk mendulang penerimaan melalui Sunset Policy, yang dirumuskan di dalam Revisi Undang-undang dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), menghadapi jalan terjal.

Menteri PUPR Serahkan 904 DIM RUU Perubahan UU Jalan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) No 38/2004 tentang Jalan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR-RI di Jakarta, Selasa (25/5).