TARIF BARU PAJAK KONSUMSI
Pemerintah mengusulkan tarif baru Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%, naik 2% dibandingkan dengan tarif yang selama ini berlaku yakni sebesar 10%.
KEBIJAKAN FISKAL KENAIKAN PPN BISA KEREK INFLASI
Pemerintah perlu memastikan kondisi perekonomian, terutama konsumsi rumah tangga sudah kembali pulih, sebelum mempertimbangkan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai. Rencana kenaikan PPN dinilai bakal membebani proses pemulihan ekonomi, terutama di sisi daya beli.
Tunda Kenaikan PPN
Kalangan dunia usaha, ekonom, dan parlemen meminta pemerintah membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) tahun depan. Kenaikan PPN akan memukul daya beli masyarakat menengah ke bawah yang belum pulih dari pandemi. Jika tarif PPN tetap dipaksakan naik, pertumbuhan ekonomi bisa kembali terkontraksi.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI: PENGECUALIAN OBJEK PPN DIBATASI
Tak hanya mengutak-atik tarif dan skema, otoritas fi skal juga akan melakukan penyesuaian fasilitas dalam bentuk pembatasan pengecualian objek di dalam Pajak Pertambahan Nilai. Penyesuaian ini dilakukan untuk meningkatkan efi siensi, baik dari sisi administrasi maupun anggaran.
PERUBAHAN SKEMA PPN: PRAKTIK TAMBAL SULAM MENJAGA PENERIMAAN
Pemerintah dinilai menerapkan skema tambal sulam dalam mengelola penerimaan negara. Hal itu tercermin dari rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai pada tahun depan untuk menambal hilangnya penerimaan akibat relaksasi tarif Pajak Penghasilan badan.
SKEMA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI: MULTITARIF BAKAL DITERAPKAN
Skema multitarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bakal diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang sejauh ini masih terseok-seok. Selama ini, skema PPN yang berlaku di Tanah Air adalah tarif tunggal.
RENCANA KENAIKAN PPN INKONSISTENSI SKEMA PAJAK KONSUMSI
Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai pada tahun depan mencerminkan inkonsistensi pemerintah dalam mengatur skema pajak konsumsi. Sebab sebelumnya otoritas fiskal memilih opsi perluasan basis pajak untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ini.
RENCANA KENAIKAN TARIF PPN PENYEHATAN KONSUMSI KIAN ABSURD
Upaya penyehatan konsumsi pada tahun depan kian absurd sejalan dengan rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Implikasinya, mimpi pembalikan ekonomi kian gelap mengingat konsumsi adalah kontributor utama dalam produk domestik bruto.
STIMULUS SEKTOR PROPERTI DEVELOPER MINTA PERPANJANGAN
Kalangan pengembang properti mendesak pemerintah memperpanjang jangka waktu stimulus pembebasan dan pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) minimal sampai dengan tuntasnya program vaksinasi Covid-19.
HUNIAN BEBAS PPN: PENJUALAN RUMAH MERANGKAK NAIK
Para pengembang properti melaporkan penjualan rumah pada awal bulan ini melonjak hingga dua kali lipat menyusul stimulus perpajakan yang diberikan oleh pemerintah sejak 1 Maret 2021.