PENERTIBAN IUP BERMASALAH: Kepentingan Daerah Jadi Penghambat
JAKARTA-Tarik ulur kepentingan daerah dapat menghambat proses penataan izin usaha pertambangann atau IUP bermasalah. Perizinan tambang yang bermasalah itu belum memperoleh sertifikat clean and clear.
DMO BATU BARA: Penetapan Sanksi Perlu Dikaji
JAKARTA-Pemerintah perlu mengatur kembali ketentuan pengenaan sanksi kepada perusahaan batu bara terkait dengan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).
PRODUKSI PERTAMBANGAN MINERA: Emas & Tembaga Masih Kinclong
Sepanjang tahun lalu, dunia pertambangna mulai diguncang oleh ambruknya harga komoditas mineral. Nilai jual terjun bebas hingga mendekati ongkos produksi.
Sebagian perusahaan pun tak ragu untuk mulai mengerem produksi mineral. Namun, beberapa perusahaan tambang emas dan tembaga di Indonesia ternyata masih percaya diri dengan operasinya. Hasil itu terbukti dari tingkat produksi yang masih tergolong...
SEKTOR PERTOKIMIA: 2 Perusahaan Jajaki Bahan Baku Berbasis Batu Bara
JAKARTA-Kementerian Perindustrian menyatakan ada dua perusahaan yang berminat masuk ke sektor bahan baku petrokimia berbasis batu bara.
Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Muhammad Khayan menyampaikan bahwa dua perusahaan tersebut adalah pupuk Indonesia dan Pertamina.
Izin Minerba Bermasalah: Kalbar Diberi Waktu 3 Bulan
Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat mengultimatum kabupaten-kabupaten yang memiliki izin pertambangan mineral dan batu bara bermasalah dengan bayas waktu 1 bulan seiring dengan tenggat waktu penyampaian laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Cornelis mengatakan KOK memberikan batas waktu kepada Kalbar dalam waktu singkat yakni hanya 3 bulan untuk menata pertambangan minerba yang memiliki...
IZIN EKSPOR KONSENTRAT FREEPORT: Negosiasi Berlangsung, Produksi Berjalan Normal
JAKARTA-Kendati PT Freeport Indonesia masih melakukan negosiasi dengan pemerintah terkati dengan permohonan izin ekspor konsentrat tembaga, kegiatan produksi perusahaan asal Amerika Serikat tersebut belum terdampak.
KEWAJIBAN DMO BATU BARASanksi Pemerintah Melunak
bersikap melunak terhadap perusahaan batu bara yang gagal memenuhi target pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) karena kalah tender.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Adhi Wibowo mengatakan bahwa sebagian perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut pada tahun lalu. Namun, kementerian hanya memberikan teguran...
REVISI UU MINERBA: 4 Hal Paling Krusial Bakal Dibahas
JAKARTA-Revisi Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditargetkan rampung pada pertengahan tahun ini.
Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu mengatakan, pihaknya sudah sepakat dengan pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk mempercepat pembahasan revisi beleid tersebut.
EKSPOR KONSENTRAT: Bea Keluar Pasir Besi Masih Dikaji
JAKARTA-Pemerintah akan mengatur tata kelola ekspor konsentrat pasir besi dengan memberlakukan bea keluar khusus untuk komoditas mineral tersebut.
PEMANFAATAN SUMBER ENERGI: Penggunaan Batu Bara Masih Mendominasi
Energi telah menjadi kebutuhan dasar yang memainkan peran penting dalam perkembangna perekonomian nasional dan global.
Tercatat kebutuhan energi nasional tumbuh sekitar 7%-8% per tahun, dipicu pertumbuhan ekonomi sekitar 4%-6% per tahun dan pertumbuhan penduduk 1,2% per tahun.