RUU KEUANGAN PUSAT & DAERAH CIPTA KERJA WAJIB JADI ACUAN
Penyusunan dari Rancangan UU tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) perlu mengacu pada substansi yang ada di dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja untuk menjamin kepastian berusaha. Sebab, ada kekhawatiran RUU tersebut kontraproduktif dengan sistem sentralisasi kebijakan sebagaimana termaktub di dalam UU Cipta Kerja.
Pemerintah Terbitkan Aturan Penyelenggaraan Perizinan Turunan UU Cipta Kerja
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
UU Cipta Kerja dan PP Postelsiar Jadi Angin Segar bagi Industri TIK
Pengesahan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penerbitan PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar) diyakini bisa menjadi angin segar bagi pelaku industri teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) di Tanah Air.
IMPLEMENTASI UU CIPTA KERJA Pusat Perlu Lakukan Pengawasan Preventif
Pemerintah pusat disarankan untuk melakukan pegawasan preventif atas seluruh rancangan kebijakan daerah agar sejalan dengan esensi yang ada di dalam UU No. 11/2022 tentang Cipta Kerja.
DANA UMRAH BERKAH BANK SYARIAH DARI UU CIPTA KERJA
PP No.38/2021 mengatur bahwa penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) wajib membuka rekening penampungan. Rekening penampungan tersebut terpisah dari rekening dana operasional PPIU di luar kegiatan umrah.
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI: BERSOLEK DEMI INVESTOR
Prospek investasi di kawasan industri dinilai masih cukup menjanjikan, kendati tekanan akibat pagebluk Covid-19 belum usai. Butuh dukungan semua pihak agar investasi bisa terus bersemi di kawasan industri.
Aturan Turunan UU Ciptaker Permudah Pengembangan IKM
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).
Pemerintah Perlu Lakukan Evaluasi, Transaksi E-Commerce Terancam Aturan Pajak
Asosiasi E-Commerce Indonesia (Indonesia E-Commerce Association/IdEA) menilai, aturan perpajakan e-commerce dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mengancam transaksi sektor ini.
REGULASI KETENAGAKERJAAN NASIB PKWT & PENSIUNAN ERA UU CIPTAKER
Pemerintah menerbitkan aturan turunan Undang Undang Cipta Kerja yang mengatur kompensasi pensiunan, pemutusan hubungan kerja, hingga outsourcing. Seberapa besar dampaknya bagi pekerja?
Akses Bahan Baku Dipermudah, PP Perindustrian Percepat Pemulihan Manufaktur
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian diharapkan dapat memberi kemudahan dan kepastian usaha bagi pelaku industri. PP yang merupakan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bakal mempercepat pemulihan sektor manufaktur, yang tahun lalu ambles 2,2%, akibat pandemi Covid-19.