Pengusaha Menolak RUU KUP
Kalangan pengusaha menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang sedang dibahas di DPR. Lima pasal yang cenderung menaikkan pungutan pajak dinilai tidak tepat karena masih pandemi Covid-19, dan bertentangan dengan UU Cipta Kerja yang bertujuan meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja.
Pembahasan RUU Data Pribadi di DPR Terancam Deadlock
Pembahasan Rancangan UndangUndang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) di DPR terancam mandek dan mengalami kebuntuan (deadlock) karena terkait penentuan posisi independensi lembaga pengawas PDP. Hal ini pun bisa mengancam RUU tersebut tidak bisa segera disahkan menjadi UU.
Sri Mulyani: Draf RUU KUP Bocor dan Tersebar dengan Aspek-aspek Tidak Utuh
Menteri Keuangan (Menkeu) SriMulyani Indrawati menyatakan, draf Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) baru dikirimkan kepada pimpinan DPR RI dan belum dibahas.
Ketua Tim Kajian Tegaskan Ada Rencana Revisi UU ITE
Ketua Tim Kajian UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Sugeng Purnomo membantah pernyataan sejumlah pihak yang menyatakan bahwa pemerintah hanya akan membuat Pedoman Implementasi UU ITE dan tidak akan merevisi terhadap UU ITE. Pemerintah ditegaskannya akan mengajukan revisi UU tersebut ke DPR.
Pemerintah Dukung Inisiatif DPR Atas Penyusunan RUU Perubahan UU Jalan
Pemerintah menyambut baik inisiatif DPR dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 guna mengakomodasi berbagai tuntutan perubahan baru dan mengikuti dinamika yang berkembang saat ini.
Omnibus Law Sektor Keuangan: Status Pengawasan Bank Diatur Lebih Ketat
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanganan Permasalahan Perbankan, Penguatan Koordinasi dan Penataan Ulang Kewenangan Kelembagaan Sektor Keuangan.
KLAUSUL KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL: TIMBUL TENGGELAM PASAL INTERVENSI
Pemerintah sepertinya tengah menghadapi dilema terkait dengan klausul fiskal nasional dalam UU Cipta Kerja. Sebab, [emerintah dan DPR beberapa kali mengutak-atik kalusul tersebut, kendati UU Cipta Kerja telah disahkan dalam Sidang Paripurna, pekan lalu.
Pasca-RUU Cipta Kerja Disetujui DPR: 153 Perusahaan Asing Siap Masuk ke Indonesia
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, disetujuinya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) oleh DPR untuk disahkan menjadi UU pada Senin (5/10) lalu langsung direspons positif investor.
IZIN KAPAL ASING INSA MINTA DIPRIORITASKAN PEMERINTAH
Pemerintah diminta tetap memprioritaskan peran pengusaha nasional meskipun investor asing berpeluang masuk ke pelayaran domestik setelah Rapat Paripurna DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja.
UU Ciptaker Dorong Pemulihan Ekonomi
Rapat Paripurna DPR RI, Senin (5/10), menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi UndangUndang (UU).