PERUSAHAAN IPO: Menagih Janji Kadin
Bursa Efek Indonesia di era kepemimpinan Tito Sulistio punya target ambisius untuk memacu jumlah perusahaan yang go public. Tidak main-main, sejumlah pihak pun sudah diajak kerja sama.
Aturan Free Float: BEI Siap Beri Sanksi Suspensi
Jakarta – Bursa Efek Indonesia segera menjatuhkan sanksi suspensi saham bagi emiten yang belum memenuhi ketentuan free float minimal 7,5% hingga akhir Januari 2016.
Tito Sulistio, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, mengatakan hingga saat ini tinggal enam emiten yang belum memenuhi ketentuan jumlah saham yang beredar di publik (free float) minimal 7,5%. Dia enggan menyebut nama emiten-emiten...
Go Public : PTPN VII Masih Tunggu Izin
JAKARTA – Perusahaan perkebunan milik negara, PT Perkebunan Nusantara VII masih menanti izin penawaran saham perdana dari Komite Privatisasi sebelum melakukan aksi korporasi tersebut pada 2016.
Direktur Keuangan PTPN VII Agoes Rianto mengatakan keputusan perseroan terkait IPO sangat bergantung kepada izin tersebut. “Kami terus memproses rencana IPO ini, kami membahasnya dengan Kementerian...
Dana Rights Issue: BSIM Incar Rp110 Miliar
Jakarta – PT Bank Sinarmas Tbk. berencana menambah modal perseroan lewat skema rights issue dengan hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak-banyaknya senilai Rp110 miliar disertai dengan waran seri III sebesar 35% dari jumlah saham keseluruhan.
Freeyan Linwang, Direktur Utama Bank Sinarmas, mengatakan askis penambahan modal dengan skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) disertai waran...
BUMN Asuransi Umum: Perusahaan Holding Ditarget IPO
Jakarta – Kementerian BUMN segera membentuk holding perusahaan asuransi umum yang rencananya akan didorong menjadi perusahaan terbuka secara bertahap.
Gatot Trihargo, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Survei dan Konsultasi Kementerian BUMN, mengatakan pembentukan holding bertujuan meningkatkan kapasitas bisnis dan memfokuskan spesialisasi masing-masing perusahaan.
Pengaturan Modal Ventura: 50 Perusahaan Diduga Ilegal
Jakarta – Otoritas Jasa Keungan sedang menyelidiki 50 modal ventura asing dan perusahaan yang bermitra dengan lokal lantaran diduga belum memiliki izin resmi operasional dari regulator.
Dumoly F. Pardede, Deputi Komisioner Non Bank II Otoritas Jasa Keungan (OJK), mengatakan ada indikasi perusahaan modal ventura (PMV) tersebut belum memiliki izin dari OJK, tetapi telah beroperasi.
Obligasi Syariah: BSM Kembali Beli Sukuk Pemerintah
Jakarta – PT Bank Syariah Mandiri (BSM) kembali melakukan pemberlian sukuk yang diterbitkan pemerintah melalui skema private placement.
Direktur Bisnis BSM Agus Dwi Handaya mengatakan pada Jumat (4/12) perseroan membeli sukuk pemerintah untuk kedua kalinya senilai Rp1 triliun. Penerbitan sukuk ini bertujuan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah.
Kondisi Pasar Tak Bersahabat: Target IPO Sulit Diraih
Jakarta – Jumlah perusahaan yang mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia diperkirakan hanya sebanyak 20 emiten, di bawah target terakhir otoritas bursa sebanyak 22 perusahaan.
Sejak awal tahun ini hingga kemarin sebanyak 14 perusahaan sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), dua diantaranya tercatat kembali (relisting). Berdasarkan perhitungan Bisnis, sebanyak 12 dari 14 emiten itu mendulang...
Aturan OJK: BPR Syariah Butuh Naikkan Modal
Malang – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang mendorong bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) memperkuat modal intinya agar dapat menjalankan ekspansi bisnisnya.
Kepala Kantor OJK Malang Indra Krisna mengatakan dari sembilan BPRS, sebagian besar permodalannya masih di bawah Rp6 miliar sehingga sulit berkembang. Satu-satunya jalan perkembangannya bisa tumbuh pesat lewat penanaman modal.
Reksa Dana Syariah: Batas Minimum NAB Jadi Rp10 Miliar
Jakarta- Regulator pasar modal memutuskan untuk mengubah batas minimum dana kelolaan produk reksan dana syariah dari Rp25 miliar menjadi Rp10 miliar.
Ketentuan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 19/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Reksa Dana Syariah.