PERUBAHAN SISTEM PAJAK MITIGASI RISIKO PERLU DISIAPKAN
Perubahan lanskap pajak dari worldwide tax system ke territorial tax system ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, perubahan ini makin menegaskan hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak di dalam negeri. Di sisi lain, kebijakan tersebut berisiko menggerus basis pajak yang sejauh ini masih rendah.
UU CIPTA KERJA KLASTER PERPAJAKAN Batu Bara Wajib Setor PPN
Pemerintah menetapkan hasil tambang batu bara sebagai subjek terutang pajak pertambahan nilai (PPN).
KLASTER PERPAJAKAN UU CIPTA KERJA Pekerja Asing Bebas PPh
Pemerintah membebaskan setoran pajak penghasilan (PPh) bagi pekerja asing untuk kategori tertentu. Hal tersebut tertuang dalam UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh parlemen.
OMNIBUS LAW PERPAJAKAN RUU Cipta Kerja Akomodasi Kebijakan Pajak
Omnibus law rancangan undangundang (RUU) tentang Cipta Kerja akan mengakomodasi substansi yang ada di dalam Omnibus Law Perpajakan.
PELACAKAN TRANSAKSI GELAP: Temuan PPATK Melonjak
Tren transaksi gelap atau mencurigakan terkait perpajakan terus naik selama pandemi Covid-19. Bahkan terdapat pula indikasi tindak pidana perpajakan dalam setiap transaksi gelap tersebut.
PERTUKARAN INFORMASI PERPAJAKAN | EFEKTIVITAS MASIH MINIM
Pelaksanaan pertukaran informasi keuangan belum sepenuhnya efektif. Selain hasil yang belum berdampak signifi kan ke penerimaan pajak, permintaan informasi yang diajukan oleh otoritas juga tak sepenuhnya diterima oleh yurisdiksi mitra.
SYARAT KETAT INSENTIF FISKAL: Bijak Obral Diskon Pajak
Suramnya prospek penerimaan pajak akibat pandemi Covid-19 memaksa pemerintag untuk lebih selektif dalam mengguyur insentif, termasuk kepada perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia yang hendak mengajukan diskon pajak penghasilan.
DISKON PPH EMITEN: PAJAK TURUN, DAYA SAING TERKEREK
Diskon pajak penghasilan bagi emiten di lantai bursa menjadi angin segar yang dapat mengurangi beban keuangan dan mengerek daya saing perusahaan di tengah pandemi Covid-19.
OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK: Revisi UU PPh Kembali Dibahas
Pemerintah berencana melanjutkan pembahasan mengenai revisi UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan.
BKF: PPN Barang Bekas dan Sektor Ritel akan Disederhanakan
Pemerintah berencana menyederhanakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor ritel dan barang bekas. Rencana ini merupakan salah satu fokus kebijakan teknis perpajakan pada tahun ini yang tercantum dalam Laporan Kinerja DJP (LAKIN) 2019.