UU CIPTA KERJA: Apindo & OPSI Nilai Perlu Revisi
Pengusaha dan serikat pekerja sepakat perlu perbaikan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja setelahpengesahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP).
MOMENTUM POLES UU CIPTAKER
Rencana Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah merevisi Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) membuat dunia usaha masygul. Kalangan pelaku usaha pun berharap agar pemerintah dan DPR tidak mengubah substansi pokok UU Cipta Kerja demi menjaga iklim investasi yang tengah dalam tren positif.
RUU Perampasan Aset Harus Menunggu
Keinginan Presiden agar RUU Perampasan Aset segera dibahas harusmenunggu hingga perbaikan UU Cipta Kerja tuntas. Resistensi kuat dari elite politik ditengarai membuat RUU itu tak kunjung dibahas.
REVISI UU CIPTA KERJA INVESTASI DIYAKINI TETAP TUMBUH
Investasi di Indonesia pada tahun depan diyakini tetap akan naik, kendati adanya sentimen domestik terkait revisi UU Cipta Kerja. Kadin didorong untuk menjadi motor serapan investasi pada 2022.
PASCAPUTUSAN MK SOAL UU CIPTA KERJA Erick: INA Tetap Jalan dan Sah
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil judicial review Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdampak minim ke lingkungan Kementerian BUMN.
Revisi UU Cipta Kerja Diperkirakan Rampung Awal 2022
Pemerintah menargetkan revisi Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan diselesaikan pada awal tahun depan. Ini untuk mendorong optimalisasi kinerja investasi di tahun depan.
UU (Pajak) Pascaputusan MK No 91/2020
Ragam penilaian atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 91/PUU/XVIII/2020 soal UU Cipta Kerja No 11/2020, telah menjadi pembelajaran penting menilai keadilan yang diperjuangkan semua pihak.
PERUBAHAN UU CIPTA KERJA: Revisi Masuk Prolegnas Prioritas
Pemerintah mengupayakan revisi atas Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja dan UU Nomor 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022.
Mahkamah Konstitusi Minta Perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja Tetap Berlaku
Pemerintah akan segera menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang di antaranya meminta pemerintah dan DPR memperbaiki UU tersebut dalam tempo dua tahun. Meski demikian, UU Cipta Kerja tetap berlaku.
PENYEMPURNAAN UU CIPTA KERJA DUNIA USAHA TETAP OPTIMISTIS
Pemerintah siap melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja untuk menciptakan kepastian berusaha. Kalangan dunia usaha juga optimistis penyempurnaan tersebut bisa dipenuhi, sehingga payung hukum tersebut tetap bisa efektif dan menjadi acuan dalam menggerakkan perekonomian nasional.