UU Data Pribadi Bisa Disahkan Sebelum November
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia kembali menginisiasi pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Pembahasan kembali dilakukan agar RUU tersebut bisa segera disahkan menjadi undang-undang (UU) sebelum November 2022.
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI RI Bisa Adopsi UU di Eropa
Indonesia Cyber Security Forum menyarankan Indonesia mengadopsi Undang-Undang tentang Layanan Digital atau Digital Services Act yang disahkan Uni Eropa belum lama ini dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.
UU PDP Diharapkan Bisa Disahkan Tahun Ini
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah berupaya untuk memaksimalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) nersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
UU Data Pribadi Makin Mendesak Disahkan
Kebutuhan Indonesia untuk memiliki UU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) semakin mendesak setelah berbagai kasus kebocoran data di Indonesia. Terkini, pekan lalu, jutaan data medis penduduk Indonesia di server Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah dibobol dan dijual di pasar gelap daring (darkweb) Raidforums.
Menelaah Pasar Data Pribadi
Penggunaan data pribadi sebuah enigma yang menjadi perdebatan panjang hingga sekarang. Pada satu sisi, saat ini manusia sedang hidup dalam era di mana konsumsi yang sangat disorong oleh data (Data-driven).
RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: Ratifikasi PDP Dijadwalkan Tengah November
Setelah terus tertunda selama beberapa tahun terakhir Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akhirnya bakal diratifi kasi sekitar pekan kedua November 2020.
RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERTUNDA: LEKAS AMANKAN ‘SI MINYAK BARU’
Sejak Presiden Joko Widodo menganalogikan data sebagai ‘the new oil’, pelaku industri Tanah Air meyakini republik ini sangat butuh kebijakan tegas demi hadirnya aturan main yang adil bagi perusahaan lokal dan global dalam hal pemanfaatan data.
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: Petugas Khusus Diperdebatkan
Bisnis, JAKARTA – Ketentuan pada RUU Perlindungan Data Pribadi terkait dengan adanya petugas khusus bagi pihak pemroses data pribadi ditanggapi beragam karena tidak semua pihak siap dengan aturan tersebut.
Penyalahgunaan Data Pribadi Kena Pidana: Menkominfo Berharap RUU PDP Jadi UU Pertama Tahun Ini
Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mulai membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Melalui pembahasan pada tahap awal ini, Kemenkominfo berharap RUU PDP akan menjadi UU Pertama yang direalisasikan pada 2020 ini.
RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: Badan Pengawas Independen Disoal
Bisnis, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyelesaikan draf final Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Namun, sejumlah pihak menyesalkan tidak dicantumkannya instansi pengawas dan pengatur sektor (IPPS) dan hanya Kemenkominfo sebagai lembaga pengawasan.