ASET DIGITAL: OJK Pacu Transaksi Kripto
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai transaksi aset kripto di Indonesia berpeluang meningkat pada 2025 setelah mencatatkan kinerja positif pada 2024.
ATURAN PERBANKAN: OJK Atur Ulang Rahasia Bank
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi merilis Peraturan OJK (POJK) No. 44/2024 tentang Rahasia Bank, yang mencakup ketentuan baru terkait perlindungan informasi nasabah serta pengecualian dalam kondisi tertentu.
OJK Bakal Rilis Aturan Bidang PPDP
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengakselerasi proses transformasi sector Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) melalui penguatan dan pengembangan regulasi serta kebijakan menuju industri yang sehat, kuat dan melindungi konsumen agar mampu tumbuh berkelanjutan dan semakin berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
MODAL MINIMUM: Merger Pinjol Jadi Opsi
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sedang berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencari solusi atau jalan keluar atas persoalan P2P lending kurang modal yang meningkat menjadi 11 perusahaan dari 10 perusahaan.
PROGRAM 3 JUTA UNIT RUMAH: OJK Relaksasi Kredit Properti
Otoritas Jasa Keuangan mengaktifkan sejumlah relaksasi kebijakan pada sektor perumahan guna mendukung program 3 juta unit rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
PENGELOLAAN INVESTASI: MI Minta Syarat Kelola Dapen Turun
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya menerbitkan beleid yang mengizinkan manajer investasi menjadi pengelola dana pensiun. Kebijakan ini disambut baik kendati persyaratannya diminta dilonggarkan.
OJK Terbitkan Aturan Perluasan Usaha Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan sebagai upaya mendukung pertumbuhan sector perbankan yang sehat, inovatif dan inklusif.
INVESTASI ASET DIGITAL: OJK Berisap Awasi Aset Kripto
Otoritas Jasa Keuangan melakukan sejumlah persiapan menjelang beralihnya pengawasan perdagangan aset kripto dari sebelumnya berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).