Perusahaan Bisa Didenda 2% dari Pendapatan Kotor, Pemerintah dan DPR Sepakat RUU PDP Segera Disahkan Menjadi UU
Pemerintah dan Komisi I DPR RI bersepakat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) segera disahkan menjadi UU lewat sidang paripurna DPR RI dalam waktu dekat. RUU memuat aturan pengelolaan data pribadi, sanksi denda hingga pidana bagi pelanggarnya, lembaga pengawas, serta mekanisme pengaduannya.
DRR Setujui Lima RUU Provinsi Jadi UU
DPR menyetujui lima Rancangan Undang-Undang (RUU) provinsi menjadi undang-undang (UU) dalam Rapat Peripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/06). Wakil Ketua Komisi II DPR Janumart Girsang dalam laporannya mengatakan rapat pengambil keputusan tingkat pertama dilakukan pada rapat kerja Selasa (21/6).
Tata Ulang Dasar Pembentukan, 5 RUU Provinsi akan Disahkan DPR
Komisi II DPR menyetujui lima rancangan undang-undang (RUU) provinsi, yakni Sumatera Barat, Riau, Jambi, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk dibawa ke paripurna.
DPR dan Pemerintah Kembali Bahas RUU Data Pribadi
Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) Komisi I DPR dan Pemerintah mulai kembali mengadakan rapat bersama (konsinyering) di Gedug DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022). Pembahasan difokuskan pada materi Daftar I nventaris Masalah (DIM) RUU PDP.
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA DPR EVALUASI KETENTUAN REPATRIASI
Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan evaluasi Program Pengungkapan Sukarela seiring dengan terbatasnya jumlah peserta dan nilai harta yang direpatriasi. Langkah ini ditempuh dalam rangka mengoptimalisasi efektivitas program pengampunan yang akan berakhir pada bulan ini.
MOMENTUM POLES UU CIPTAKER
Rencana Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah merevisi Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) membuat dunia usaha masygul. Kalangan pelaku usaha pun berharap agar pemerintah dan DPR tidak mengubah substansi pokok UU Cipta Kerja demi menjaga iklim investasi yang tengah dalam tren positif.
RUU Perampasan Aset Terbengkalai
Satu dekade RUU Perampasan Aset terkatung-katung. Belum ada kabar dari Komisi III DPR kapan RUU itu akan dibahas. Muncul dugaan, RUU ini tak kunjung dibahas karena bisa jadi bumerang bagi pembentuk UU.
DPR Setujui RUU TPKS Disahkan Jadi UU
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk disahkan menjadi Undang-undang.
DAERAH OTONOMI DPR Sepakati 3 Provinsi Baru
Sidang Paripurna DPR ke-19 pada masa persidangan IV Tahun Sidang 2021—2022 menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) daerah otonomi baru (DOB) di Papua menjadi usul inisiatif DPR.
DPR Uji Calon Ketua OJK, Mahendra dan Cyril
DPR hari ini melakukan fit and proper test terhadap dua calon ketua Dewan Komisioner (DK) OJK periode 2022-2027, yakni Mahendra Siregar dan Darwin Cyril Noerhadi. Uji kepatutan dan kelayakan akan dilanjutkan terhadap 12 calon anggota DK OJK yang lain, pada Rabu dan Kamis, 6-7 April 2022.