BERBURU SUMBER PAJAK BARU
Di tengah pandemi Covid-19 yang belum juga reda, pemerintah bakal memperluas basis pajak di tiga industri pengolahan yakni makanan dan minuman, farmasi, dan alat kesehatan atau alkes, yang bertujuan untuk mendongkrak penerimaan negara pada tahun ini.
PELAYARAN TERDAMPAK PANDEMI: RELAKSASI PNBP TAK SENTUH SISI FINANSIAL
Pelaku usaha angkutan laut berpendapat relaksasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Perhubungan selama periode 2020-2021 tak menyentuh sisi fi nansial perusahaan transportasi laut.
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN KETAATAN KORPORASI MEMBLE
Adanya berbagai relaksasi fiskal dan pelonggaran penyampaian Surat Pemberitahuan tidak berdampak signifikan terhadap rasio kepatuhan formal wajib pajak badan. Pasalnya, tingkat kepatuhan pajak oleh korporasi pada tahun lalu terpantau turun.
KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PPN Angin Segar Sektor Properti
Pemberian insentif berupa kebijakan penghapusan Pajak Pertam-bahan Nilai (PPN) menjadi angin segar bagi sektor properti.
STRUKTUR PENERIMAAN PAJAK: DIVERSIFIKASI MENDESAK
Diversifikasi struktur penerimaan pajak mendesak untuk dilakukan oleh otoritas fiskal di tengah resesi, menyusul rendahnya kemampuan dalam memungut pajak dan tingginya ketergantungan pemerintah terhadap pajak korporasi.
GENJOT PENERIMAAN NEGARA PEDAGANG ONLINE SAH SEBAGAI PKP
Pemerintah menetapkan pelaku usaha yang memasarkan produknya lewat perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pengusaha kena pajak atau PKP pedagang eceran sebagai upaya mengoptimalisasi penerimaan pajak pertambahan nilai.
Smelter Manfaatkan Tenaga Kerja Lokal, PPnBM 0% Mobil Listrik Berlaku Mulia November
Insentif fiskal dalam bentuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 0% untuk mobil listrik akan berlaku pada akhir tahun ini. Insentif ini diberikan untuk mendorong pengembangan kendaraan yang ramah lingkungan di Tanah Air.
KPPU Desak Pemerintah Kejar Pajak Platform Medsos Global
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta ppemerintah untuk mengejar pembayaran pajak dari semua media sosial (medsos) global yang dijadikan saran untuk bertransaksi secara digital, antara lain Instagram, Facebook, dan Twitter.
POLEMIK PAJAK RI-AS NEGOSIASI LEMAH NYALI
Nyali Indonesia dalam melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat soal polemik digital service tax cukup lemah. Padahal, pemerintah memiliki nilai tawar yang cukup tinggi untuk melakukan perundingan pajak, yakni dengan menggunakan diplomasi dagang.
KETIDAKPASTIAN KONSENSUS GLOBAL: GENTAR PUNGUT PAJAK DIGITAL
Pemerintah masih saja gentar menyiapkan skema pajak untuk ekonomi digital kendati telah memiliki payung hukum yang kuat. Sikap gayat itu tecermin dalam pasifnya Indonesia di berbagai forum internasional.