JAKARTA – Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengatakan, pemerintah sebaiknya segera menyusun cetak biru perbankan nasional sehingga dapat menjadi landasan upaya konsolidasi dan merger perusahaan perbankan.
“Perlu diingat, untuk urusan perbankan, size does matter,” kata Sigit di Jakarta, barubaru ini.
Sigit berharap, pembahasan mengenai cetak biru perbankan nasional itu dapat dilakukan lintas pemangku kepentingan agar dapat mengikat semua pihak.
Dia mengatakan, konsolidasi perbankan seperti yang diwacanakan beberapa waktu lalu antara Bank Mandiri dan Bank BTN, sulit dilakukan, karena pemerintah tidak memiliki perencanaan perbankan jangka panjang dan terpadu.
Akibatnya, industri perbankan nasional jauh tertinggaldiAsiaTenggara.Diamencontohkan, merger tiga bankMalaysia yakni CIMBGroup, RHB Capital, dan Malaysia Building Society yang mengakumulasilan aset sekitar Rp 2.300 triliun, sebagai langkah tepat yang seharusnya dapat menjadi inspirasi untuk Indonesia.
“Lihat BankMandiri dan BTN yang pemiliknya sama yaitu pemerintah, hasil proses akuisisinya apa, yakni polemik atau politisasi sehingga akhirnya gagal,” ujar dia.
Kegagalanakuisisi duabankBUMNitu, kata Sigit, harusmenjadi pelajaranbagi pemerintah tentangpentingnya cetakbiruperbankannasional. Dalamcetak biru itu juga, kata dia, harus dipastikan berapa jumlah bank yang sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia.
“Dibandingkan Malaysia saja kita sudah kalah dua langkah dalam konteks konsolidasi perbankan. Mereka sudah siap dengan persaingan di Asia Tenggara,” tuturnya.
Inisiator Konsolidasi
Selanjutnya, Sigit berharap pemerintah bisa menjadi inisiator dalam konsolidasi perbankan dengan melakukannya terhadap bank-bank BUMN. Hal ini lebih mudah dilakukan karena kepemilikan sahamnya tidak beragam.
“Pemerintah yang harus memulai konsolidasi dari bank BUMN. Jika antar BUMN tidak berhasil, bagaimana dengan bank swasta yang kepemilikan sahamnya beragam. Yang penting langkah dari pemerintah dulu,” ujar dia kepada wartawan.
Sementara itu, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan, presiden mendatang harus konsisten melakukan konsolidasi bank-bank BUMN dan right sizing perusahaan negara, yang justru tak pernah berjalan sejak 10 tahun lalu, termasuk bank BUMN.
Dia jugamenyetujui konsolidasi antar-bank BUMN guna semakin menciptakan bank yang besar dan kuat dari sisi permodalan dan ukuran. Hal ini mengingat kebutuhan investasi infrastruktur dan pembiayaan kelas menengah Indonesia yang semakin besar. “Jika tidak dilakukan sekarang, yang akan terjadi ke depan kebutuhan tersebut justru dipenuhi oleh bank-bank asing. Akibatnya, keuntungan industri perbankan nasional dinikmati oleh asing,” tegas Said Didu.
Langkah lain yang harus dilakukan presiden terpilih, kata dia, adalah segera menata pengendalian perusahaan negara ditangan satu kementerian, yakni Kementerian BUMN, tidak seperti saat ini yang melalui Kementerian Keuangan. (ks)
Investor Daily, 21 Juli 2014, hal. 20
