BANDUNG – Bank Indonesia (BI) siap mengendalikan inflasi dengan instrumen moneter yang dimilikinya jika pemerintah barumenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk menekan beban subsidi dalamAPBN.
“Dampak langsungnya hanya tiga bulan, kalau naik pada Oktober maka Januari dampaknya sudah mereda,” kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juda Agung di Bandung, Sabtu (12/7).
Menurut dia, tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah baru adalah adanya risiko fiskal dimana beban subsidi energi membengkak sehingga defisit APBN juga naik.
“Kalau beban subsidi dalam APBN tidak dikurangi maka defisit APBNP 2014bisa saja lebihdari 2,4%dari produk domestik bruto (PDB) padahal batas maksimumadalah tigapersen,”katanya.
Menurut dia, fungsi pemerintah dalam kebijakan fiskal juga tidak akan maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
“APBN yang harusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tidak dapat berfungsi maksimal karena adanya pemangkasan belanja,” katanya. Judamenyebutkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan, jikamisalnya hargaBBMnaikRp1.000 per litermaka dampak inflasinya sekitar 1,6%. “Jika naikRp2.000 kalikandua saja,” katanya.
Ia mengakui dengan kenaikan harga BBMmaka target inflasi tidak akan tercapai. “Memang target inflasi tidak akan tercapai tetapi struktur dan fundamental ekonomi akan lebih baik sehingga pertumbuhan ekonomi pun bisa lebih tinggi,” katanya. Juda juga menyatakan akan lebih baik jika pemerintah menerapkan kebijakan subsidi BBM tetap sehingga APBN tidak terlalu berat menanggung beban subsidi. Ekonom Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih mengatakan, berdasarkan rencana kerja kedua kandidat calon presiden (capres), maka keduanya kemungkinan akan mengambil kebijakan pengurangan subsidi . “Kita harus jelas melihat rencana kerja dari kedua capres yang ada, kemungkinan pemerintahan baru akan mengurangi subsidi menjadi nol,” kata Lana ketika dihubungi Investor Daily, di Jakarta, Minggu (13/7).
Menur ut dia, jika pemerintah baru menaikan harga BBM maka kebijakan tersebut biasanya akan diikuti dengan kenaikan harga pangan. Pemerintah baru, kata dia, dapat menggunakan subsidi BBM tersebut dialokasikan untuk meningkatkan produksi pangan. Total subsidi BBM jumlahnya sekitar Rp 250 triliun. “Impor itu hanya sebagai transisi, sebelum masuk pada realisasi program kerja mereka (pemerintah baru). Namun, untuk komoditi kalau memang harus diimpor ya tidak apa-apa dilaksanakan ,” kata Lana. (mam/c02)
Investor Daily, Senin 14 Juli 2014, hal. 20
