PENYIMPANAN DATA DI DOMESTIK: Sanksi Denda Menunggu Perusahaan Multinasional
Pemerintah menyiapkan sanksi denda bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tetapi menyimpan data di luar negeri untuk menjaga kerahasian data masyarakat.
KETENAGAKERJAAN: Kadin Nilai UMP Dorong Ekonomi
Kamar Dagang dan Industri Indonesia berpendapat penetapan upah minimum provinsi 2024 bakal mendorong penciptaan lapangan kerja dan mempercepat pemulihan ekonomi setelah terdampak pandemi Covid-19.
KETENAGAKERJAAN: Kenaikan Upah Minimum Provinsi Disikapi Beragam
Pengusaha dan pekerja merespons berbeda setelah mayoritas provinsi mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi 2024. Hngga Selasa (21/11) pukul 17.08 WIB, sebanyak 28 provinsi dari total 38 provinsi telah mengirimkan salinan Surat Keputusan Gubernur mengenai penetapan UMP 2024.
Jalan Berliku Upah Minimum
Bila tidak ada aral melintang, Selasa (21/11) hari ini para gubernur di seluruh Indonesia bakal mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) periode 2024. Pengumuman itu merupakan mandat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023.
UPAH MINIMUM 2024: PP No.51/2023 Bisa Tumbuhkan Keyakinan Investor
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat menyambut baik terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang di dalamnya sudah ditetapkan formula penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024.
TENAGA KERJA: Bulan Mengungkit Upah Minimum
Kementerian Ketenagakerjaan membuka peluang kenaikan upah minimum pada 2024 bisa mencapai di atas 10% bergantung kepada pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.
Pemerintah Terbitkan PP No 51/2023 untuk Landasan Menghitung Upah Minimum 2024
Menteri Ketengakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, melalui PP No 51/2023, upah minimum akan naik. Tiga variabel yang dipakai menghitung mengakomodasi kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan secara seimbang.
JAKARTA, Pemerintah akhirnya mengumumkan telah menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. PP ini menjadi dasar...
PENGUPAHAN 2024: Serikat Buruh Jabar Tolak Peraturan Baru
Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Jawa Barat menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan.