Mengejar Kesetaraan Pungutan Pajak
Guna mengejar kesetaraan dalam pungutan pajak, pemerintah memberlakukan kebijakan pajak minimum global (global minimum tax) pada tahun ini. Penerapan pajak mínimum global menjadi bukti bahwa pemerintah konsisten untuk mewujudkan iklim investasi yang lebih sehat dan kompetitif.
EFEK BRICS: UE Tetap Rangkul ASEAN
Uni Eropa memastikan bergabungnya beberapa negara di Asia Tenggara dengan aliansi BRICS tidak mengganggu fokus kerja sama strategis dengan Asean.
PAJAK MINIMUM GLOBAL: Ceruk Baru Penerimaan Negara
Penerapan pajak minimum global oleh pemerintah berpotensi meningkatkan penerimaan negara dengan menyasar perusahaan multinasional beromzet jumbo sebesar 15%.
MODAL MINIMUM: Merger Pinjol Jadi Opsi
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sedang berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencari solusi atau jalan keluar atas persoalan P2P lending kurang modal yang meningkat menjadi 11 perusahaan dari 10 perusahaan.
LEMBAGA MANAJEMEN INVESTASI: Family Office Dikebut Februari
Rencana pembentukan family office atau lembaga swasta yang menangani investasi maupun kekayaan konglomerat terus berproses dan diharapkan bisa terbentuk pada Februari 2025.
PENAMBAHAN ARMADA: GIAA Jajaki 5 Lessor Pesawat
Maskapai penerbangan pelat merah Garuda Indonesia Tbk. merayu sejumlah lessor pesawat untuk menyediakan tambahan armada pada tahun ini.
SATGAS PERCEPATAN HILIRISASI: Titik Terang Pembiayaan Penghiliran
Keberadaan Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menjadi angin segar untuk menyelesaikan persoalan pendanaan yang membelit upaya peningkatan nilai tambah. Besarnya anggaran yang diperlukan, ditambah dengan minimnya lembaga yang ingin membiayai proyek penghiliran menjadi persoalan yang belum bisa dituntaskan.
DANA PENSIUN: Mengukur Hasrat MI Kakap Kelola DPLK
Terdapat sejumlah manajer investasi (MI) dengan dana kelolaan (AUM) di atas Rp25 triliun, apakah mereka tertarik mengelola DPLK usai POJK No.35/2024 rilis?
PROGRAM 3 JUTA UNIT RUMAH: OJK Relaksasi Kredit Properti
Otoritas Jasa Keuangan mengaktifkan sejumlah relaksasi kebijakan pada sektor perumahan guna mendukung program 3 juta unit rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.