Cari Regulasi

Jenis Peraturan :
Institusi :
Nomor :
Tahun :
Subyek Peraturan
Sub-Subyek Peraturan
Tentang :



Notice: Undefined index: jenis_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 133

Notice: Undefined index: nomor_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 135

Notice: Undefined index: tahun_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 136

Notice: Undefined index: subyek_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 137

Notice: Undefined index: subsubyek_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 138

Notice: Undefined index: judul_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 139

Total Jumlah Data Yang Ditemukan: 96 dari Direktur Jenderal Pajak



  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor Per-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak

  • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Januari / 2018
  • Keputusan - Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ/2017
  • Tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

  • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Maret / 2017
  • Keputusan - Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-103/PJ/2017
  • Tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Elektronik Pajak Penghasilan

  • ~ Tanggal Penetapan : 13 / April / 2017
  • Surat Edaran - Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-41/PJ/2016
  • Tentang Pemberitahuan berlakunya protokol persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik rakyat tiongkok mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak-pajak atas penghasilan

  • ~ Tanggal Penetapan : 09 / September / 2016
  • Surat Edaran - Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2016
  • Tentang Prosedur pelaksanaan dan administrasi pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis

  • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Juli / 2016
  • Surat Edaran - Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-31/PJ/2016
  • Tentang Pemberitahuan berlakunya persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik india mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak-pajak atas penghasilan

  • ~ Tanggal Penetapan : 08 / Juli / 2016
  • Surat Edaran - Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2016
  • Tentang Penegasan mengenai pejabat yang ditunjuk oleh direktur pajak untuk memberikan informasi tertulis dalam rangka penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara

  • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Juli / 2016
  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2016
  • Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Percepatan Investasi dengan Kriteria Tertentu Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal

  • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Juni / 2016
  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2016
  • Tentang Perubahan ketiga atas peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-27/PJ/2012 tentang bentuk dan isi nota penghitungan, bentuk dan isi surat ketetapan pajak serta bentuk dan isi surat tagihan pajak

  • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Oktober / 2016
  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2016
  • Tentang Tata cara penyampaian surat pernyataan bagi wajib pajak tertentu serta tata cara penyampaian surat pernyataan dan penerbitan surat keterangan bagi wajib pajak dengan peredaran usaha tertentu

  • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Oktober / 2016
  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016
  • Tentang Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi

  • ~ Tanggal Penetapan : 29 / September / 2016
  • Keputusan - Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-49/PJ/2016
  • Tentang Pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan bagi wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan orang pribadi elektronik

  • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Maret / 2016
  • Keputusan - Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-25/PJ/2016
  • Tentang Penetapan Nilai Bumi Per Meter Persegi Areal Tidak Produktif, Rasio biaya Produksi, Dan Angka Kapitalisasi, Untuk Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Sektor Perhutanan

  • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Februari / 2016
  • Keputusan - Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-24/PJ/2016
  • Tentang Penetapan Nilai Bumi Per Meter Persegi Untuk Permukaan Bumi Offshore, Nilai Bumi Per Meter persegi Untuk Tubuh bumi Eksplorasi, Angka Kapitalisasi, Harga Uap, Dan Harga Listrik, Untuk Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Tahun Pajak 2016

  • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Februari / 2016
  • Surat Edaran - Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-57/PJ/2015
  • Tentang Penegasan Perlakuan Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.011/2013 Tentang Kewajiban Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Terutang Kepada Pihak Lain Oleh Perusahaan Yang Terikat Dengan Konrak Bagi Hasil, KontrakKarya, Atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan

  • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Juli / 2015
  • Surat Edaran - Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-52/PJ/2015
  • Tentang Petunjuk pelaksanaan peraturawn menteri keuangan nomor 29/PMK.03/2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan pasal 19 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009

  • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Juli / 2015
  • Surat Edaran - Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2015
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-105/PJ/2011 Tanggal 30 Desember 2011 Tentang Daftar Wajib Pajak Suspect List Sebagaimana Dimaksud Dalam SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010 Tanggal 30 November 2010

  • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Juli / 2015
  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015
  • Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Agustus / 2015
  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015
  • Tentang Perubahan ketiga atas peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-57/PJ/2010 tentang tata cara dan prosedur pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya

  • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Agustus / 2015
  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2015
  • Tentang Pencabutan beberapa peraturan direktur jenderal pajak dan surat edaran direktur jenderal pajak terkait denganpenerbitan peraturan menteri keuangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan pajak bumi dan bangunan

  • ~ Tanggal Penetapan : 14 / Juli / 2015
  • Keputusan - Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 126/PJ/2015
  • Tentang Penetapan nilai bumi per meter persegi, rasio biaya produksi, angka kapitalisasi, dan luas areal penagkapan ikan per kapal, untuk penetuan besarnya nilai jual objek pajak pajak bumi dan bangunan sektor lainnya

  • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Mei / 2015
  • Instruksi - Direktur Jenderal Pajak Nomor INS-04/PJ/2015
  • Tentang Penyelesaian pemeriksaan khusus melalui penghentian pemeriksaan dengan membuat laporan hasil pemeriksaan sumir sebelum penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dalam rangka mendukung tahun pembinaan wajib pajak

  • ~ Tanggal Penetapan : 03 / November / 2015
  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor Per-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak

  • ~ Tanggal Penetapan : 8 / November / 2013
  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013
  • Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak

  • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Mei / 2013


Sebelumnya 1 2 3 4 5 Selanjutnya