Presiden Didesak Segera Bentuk Badan PDP
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali diingatkan untuk segera membentuk Badan Perlindungan Data Pribdadi (PDP). Ada dua alasan utama yang melandasinya. Pertama, badan tersebut sangat penting sebagai lembaga tunggal untuk penegakan perlindungan data Pribadi yang akan berimplikasi pada berlakunya hokum perdata dan pidana bagi para pelanggarnya. Alasan kedua, Presiden harus membentuknya paling lambat...
KONVERSI PULSA: Perlindungan Data Pribadi Dibutuhkan
JAKARTA, KOMPAS — Konversi pulsa prabayar menjadi uang perlu dikendalikan untuk meminimalkan risiko kejahatan dari praktik tersebut. Dibutuhkan payung hukum untuk mengendalikannya berupa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang saat ini rancangannya masih dibahas di DPR.
Konversi pulsa menjadi uang masih luput dari perhatian operator dan regulator. Bisnis penyedia jasa konversi...