EKSPOR BIJIH BAUKSIT: Menguji Keteguhan Penghiliran
Keteguhan hati pemerintah melaksanakan penghiliran sumber daya mineral sesuai dengan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara mendapat cobaan. Bermacam-macam tantangan yang dihadapi dalam pembangunan smelter membuat sejumlah pihak, termasuk DPR, meminta pemerintah mengkaji kembali pelarangan ekspor bauksit.
Hilirisasi Pertambangan Amanat UU Minerba
Staf Khusus Manteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif mengatakan peningkatan nilai tambah mineral memainkan peran penting dalam mendukung transisi energi di Indonesia.
Pemda Menanti Peraturan Pelaksana UU Minerba
Pemerintah daerah (pemda) menanti peraturan pelaksana Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Beleid yang diundangkan pada 10 Juni itu memangkas wewenang pemda dalam tata kelola pertambangan. Perizinan diambil alih wewenangnya ke pemerintah pusat.
Tiga Peraturan Turunan UU Minerba Terbit Paling Lambat Desember
Pemerintah sedang menyiapkan tiga Peraturan pelaksana Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).
PENYSUSUNAN PERATURAN PELAKSANA UU MINERBA JADI PRIORITAS ESDM TAHUN DEPAN
JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan paling lambat pada Juni tahun depan.
PERHAPI SUSUN MASUKAN PERATURAN PELAKSANA UU MINERBA
JAKARTA – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) tengah menyusun masukan bagi pemerintah terkait peraturan pelaksana Undang-Undang Mineral dan Batu Bara.
Peraturan Turunan UU Minerba Segera Terbit
Pemerintah sedang menyusun peraturan turunan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam beleid yang disahkan pada awal Mei kemarin itu memuat ketentuan yang menyebutkan batas waktu untuk menerbitkan peraturan pelaksana dalam satu tahun terhitung sejak diundangkan.
Pelaku Usaha Harap Peraturan Pelaksana UU Minerba Segera Terbit
Pelaku usaha menyambut baik kehadiran UU tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang telah disahkan DPR dalam Rapat Paripurna pada 12 Mei lalu.