Cegah Kebangkrutan dan PHK Massal, Apindo Desak Pemerintah Moratorium PKPU dan Kepailitan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) terkait moratorium penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan. Alasannya, peningkatan kasus permohonan kepailitan dan PKPU di seluruh pengadilan niaga menghambat pemulihan ekonomi nasional.
Urgensi Perppu Reformasi Sistem Keuangan
Wacana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Reformasi Sistem Keuangan telah bergulir sejak awal bulan ini.
Revisi UU BI Berisiko Amputasi Independensi Bank Sentral
Rencana penerbitan Peraturan Pemerinth Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Reformasi Keuangan dan draf RUU Bank indonesia (BI) yang mulai dibahas di DPR dinilai tidak tepat bila semangatnya ingin mengamputasi independensi bank sentral.
Menakar Isi Perppu Reformasi Keuangan
Pemerintah saat ini tengah bersiap mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang reformasi sistem keuangan. Perppu yang akan terbit dalam waktu dekat ini pelak lagi membetot perhatian besar dari pelaku pasar keuangan pada khususnya dan pemangku kepentingan lain pada umumnya.
Perppu Reformasi Sistem Keuangan Picu Sentimen Negatif
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perppu) Reformasi Sistem Keuangan dinilai berpotensi memicu sentimen negatif di pasar serta menjadikan Indonesia sebagai diktator fiskal dan moneter. Pasalnya, yang perlu direvisi adalah undang-undang dari masing-masing lembaga, bukan membuat Perppu baru.
PERPPU REFORMASI KEUANGAN : Belum Ada Kegentingan
Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu tentang Reformasi Sistem Keuangan dinilai tidak memenuhi kriteria sehingga rencana itu mesti dibatalkan.
RENCANA PERLUASAN PERAN LPS : ADA TAIPAN DI PERPPU KEUANGAN
Tangan-tangan gelap diduga ‘bermain’ dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang reformasi sistem keuangan. Sumber Bisnis mengatakan, ada kepentingan sejumlah taipan dalam pembahasan beleid tersebut.
REFORMASI SISTEM KEUANGAN INDEPENDENSI BI TERANCAM
Independensi Bank Indonesia terancam menyusul rencana pemerintah yang merancang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait dengan reformasi sistem keuangan.
Paripurna DPR Sahkan Perpu 2/2020 Jadi UU
Rapat Paripurna DPR mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2/2020 menjadi undang-undang, yang mengatur penambahan aturan soal pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di masa pandemi Covid-19.
KOMISI II DPR SETUJUI PERPPU PILKADA
JAKARTA – Komisi II DPR bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) disahkan menjadi undang-undang (UU).