PENYEDERHANAAN PERIZINAN: Penahan Askselerasi Replanting Sawit Sumsel
Persoalan perizinan dipandang masih menjadi masalah yang menghambat akselerasi program peremajaan sawit rakyat di Sumatra Selatan. Oleh sebab itu, penyederhanaan perizinan diusulkan guna meningkatkan kepersertaan para pekebun sawit swadaya di wilayah ini.
Investasi Pusat Data akan Dipermudah
Pemerintah berjanji akan memberikan kemudahan, menyederhanakan perizinan, dan mempertimbangkan memberikan insentif untuk menggenjot investasi pusat data (data center) di Tanah Air.
Pembenahan Ekosistem Investasi OSS RBA Wajib Diperbaiki
Kendati telah diimplementasikan lebih dari 1 tahun, sistem perizinan berbasis risiko atau Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) masih belum mampu memberikan jaminan kemudahan berusaha.
Pemanis Proyek Strategis
Rupa-rupa cara pemerintah untuk menggenjot proyek strategis nasional alias PSN. Selain janji kemudahan perizinan, investor juga diiming-imingi aneka ragam keringanan pajak.
Energi Fosil Jangan Didikotomikan: Percepat Penerbitan izin Pengembangan EBT
Pemerintah melalui kementerian dan lembaga (K/L) terkait perlu mempercepat proses penerbitan izin bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT), sembari menunggu pemberian tambahan insentif, terutama fiskal, yang seringkali harus melewati birokrasi panjang.
TATA KELOLA PERTAMBANGAN -PERIZINAN MINERBA DIPERCEPAT
Pemerintah berupaya mempercepat proses perizinan mineral dan batu bara atau minerba dengan melakukan
koordinasi dan sinkronisasi program kerja antar kementerian guna memacu investasi di sektor tersebut.
PERBAIKAN EKOSISTEM INVESTASI Perluasan KBLI Mendesak
Pemerintah perlu melakukan perubahan aturan mengenai implementasi sistem perizinan berbasis risiko atau Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) guna memberikan kepastian berusaha di Indonesia.
OSS BERMASALAH Perizinan Luring Dibuka
Pemerintah membuka pelayanan secara luar jaringan (luring) atau offline sejalan dengan terhambatnyaproses pengajuan izin secara dalam jaringan (daring) lantaran sistem Online Single Submission(OSS) bermasalah.
TARGET INVESTASI BERKELANJUTAN PERBURUAN MODAL ‘DIADANG’ RAJA LOKAL
Ambisi pemerintah untuk menarik investasi berkelanjutan senilai Rp155,12 triliun lagi-lagi teradang batu sandungan yang tercecer di daerah. Minimnya dukungan raja lokal terhadap mekanisme perizinan kembali disoal. Klise memang. Namun faktor ini berisiko membuyarkan skenario investasi yang disusun pemerintah dalam 2 tahun terakhir.
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG MASA TRANSISI DIRELAKSASI
Pemerintah merelaksasi masa transisi peralihan skema Izin Mendirikan Bangunan ke Persetujuan Bangunan Gedung dari September 2022 menjadi Januari 2024. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka memangkas hambatan investasi di daerah dan memberikan kepastian berusaha.