Pemerintah melalui kementerian dan lembaga (K/L) terkait perlu mempercepat proses penerbitan izin bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT), sembari menunggu pemberian tambahan insentif, terutama fiskal, yang seringkali harus melewati birokrasi panjang.
