MENGURAI SENGKARUT LAHAN INVESTASI
Sistem daring yang diimplementasikan dalam perizinan investasi masih problematik. Banyaknya jumlah pemerintah daerah (pemda) yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) lahan investasi menjadi pemicu sehingga pemerintah terpaksa kembali ke jalur konvensional alias luring.
Pemda Ikut Tanggung Pembengkakan Subsidi BBM
Pemerintah akan menerapkan skema berbagi beban (burden sharing) subsidi dan kompensasi energi dengan pemerintah daerah (pemda) tahun depan, jika jumlahnya melonjak dari yang ditetapkan. Artinya, pemda akan ikut menanggung pembengkakan subsidi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM).
PENAMBAHAN KASUS TERTINGGI: PEMDA DIMINTA TEKAN COVID-19
Kasus terkonfirmasi harian Covid-19 telah melampaui kasus varian Delta dengan penambahan 57.049 kasus per Selasa (15/2) atau lebih banyak dibandingkan dengan penambahan 56.757 kasus Delta pada 15 Juli 2021. Pemerintah daerah di Jawa dan Bali diminta untuk menekan kasus Covid-19 yang terus meningkat.
AKSELERASI PENDAPATAN ASLI DAERAH: PEMDA DIMINTA OPTIMALKAN ASET
Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan kepemilikn aset untuk mendukung pendapatan asli daerah (PAD) agar dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
PENULARAN COVID-19 MENINGKAT PEMDA MENYALAKAN LAMPU KUNING
Pemerintah daerah mulai menyalakan lampu kuning terhadap penularan kasus Covid-19 yang mengalami peningkatan meskipun sedikit. Kewaspadaan dengan mematuhi protokol kesehatan perlu ditingkatkan menjelang hari raya Idulfitri.
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI Dukungan Pemda Jadi Kunci
UU Cipta Kerja diyakini memberi dampak positif bagi industri telekomunikasi, khususnya bagi penyelenggara jaringan telekomunikasi.
Pemda Menanti Peraturan Pelaksana UU Minerba
Pemerintah daerah (pemda) menanti peraturan pelaksana Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Beleid yang diundangkan pada 10 Juni itu memangkas wewenang pemda dalam tata kelola pertambangan. Perizinan diambil alih wewenangnya ke pemerintah pusat.
Kebijakan Ekonomi Pusat-Pemda: Menuju Sinkronisasi Total
Semarang – Upaya percepatan ekonomi masih terhambat kebijakan yang belum sinkron antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu, perlu sinkronisasi menyeluruh agar kebijakan ekonomi dapet dilaksanakan secara efektif dan implementatif.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan upaya sinkronisasi itu harus datang dari kedua belah pihak, tidak bisa pemerinah daerah berjalan sendiri-sendiri....
Pengadaan Barang & Jasa: DKI Lelang Proyek Senilai Rp 8,5 Triliun
Jakarta – Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melelang 1.831 paket pekerjaan dengan nilai Rp 8,5 triliun memasuki kuartal III/2014.
Paket pekerjaan yang dilelang itu merupakan bagian dari 5.223 paket yang telah diajukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk dilakukan lelang kegiatan di tahun anggaran 2014.
Pusat Ekonomi Baru: DPRD Jabar Tunda Pengesahan Perda
Bandung – DPRD Jawa Barat memilih menunda pengesahan peraturan daerah tiga metropolitan dan tiga pusat pertumbuhan baru terkait koordinasi dengan daerah.
Ketua Komisi D DPRD Jabar M.Q. Iswara mengatakan kesepakan penundaan sudah disetujui Pemprov Jabar beberapa waktu lalu.