Sistem daring yang diimplementasikan dalam perizinan investasi masih problematik. Banyaknya jumlah pemerintah daerah (pemda) yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) lahan investasi menjadi pemicu sehingga pemerintah terpaksa kembali ke jalur konvensional alias luring.
