KORUPSI PERIZINAN: Potensi Korupsi Perizinan Berusaha
Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan, tujuan UU Cipta Kerja adalah menyederhanakan, menyinkronkan dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja.
Pernyataan dalam warta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, “UU Cipta Kerja Tingkatkan Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia” (Kompas, 14/11/2020), sepintas dapat dimengerti. Namun, apabila didalami...
UU CIPTA KERJA ATURAN TURUNAN WAJIB DIKAWAL
Penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja perlu dikawal untuk menjamin tidak adanya pengambilalihan tugas dari pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Hal yang perlu dikawal terutama yang terkait dengan perizinan serta penentuan tarif pajak dan retribusi daerah.