BAWASLU BERI CATATAN PILKADA 2020: Rekapitulasi Digital Dinilai Belim Optimal
Implementasi sistem rekapitulasi suara secara digital atau sirekap yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dinilai belum optimal. Laporan hasil penghitungan yang diharapkan bisa lebih cepat, masih terkendala di lapangan.
KANDIDAT CALON KEPALA DAERAH: Petahana Cenderung Makin Mendominasi di Pilkada 2020
JAKARTA, KOMPAS – Jumlah petahana di Pilkada Serentak 2020 lebih tinggi dibandingkan tiga gelombang pilkada serentak terdahulu. Hal ini menandai semakin dominannya petahana dalam pencalonan pilkada. Pragmatisme partai politik dan pandemi Covid-19 ditengarai menjadi penyebabnya.
Di Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di 270 daerah, ada 331 petahana dari total 1.324 bakal calon kepala daerah...
PANDEMI COVID-19: Penundaan Pilkada 2020 Belum Dipikirkan
JAKARTA, KOMPAS – Jumlah penyelenggara pemilu dan bakal calon kepala/wakil kepala daerah yang terpapar Covid-19 terus bertambah. Namun, pemerintah bergeming. Pemilihan Kepala Daerah 2020 akan tetap diselenggarakan. Adapun penundaan pemilihan belum dipikirkan.
Kegagapan pemerintah dan penyelenggara pemilu yang dinilai tampak saat masa pendaftaran calon sehingga menimbulkan kerumunan massa, beberapa...
PILKADA SERENTAK 2020: KPU Siapkan Aturan Baru
Bisnis, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum menyiapkan satu peraturan lain yang memungkinkan penundaan pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2020.
DAMPAK COVID-19: Pilkada Berada di Tengah Ketidakpastian
JAKARTA, KOMPAS— Tahapan lanjutan pilkada serentak 2020 sudah berjalan tiga hari pada Rabu (17/6/2020), tetapi pelaksanaannya masih diselimuti ketidakpastian, seperti masalah anggaran tambahan dan regulasi. Hal ini dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mendukung pelaksanaan pilkada aman dan berkualitas.
Tahapan Pilkada 2020 di 270 daerah kembali bergulir,...
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI: Kabar ‘Bahagia’ Jelang Pilkada
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta barangkali bisa mendapatkan predikat sebagai ‘eksekutor’ pertama putusan Mahkamah Konstitusi tentang bekas narapidana korupsi.