PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK: Sanksi Tunggu Aturan Teknis
Diberlakukannya Undang-Undang No.1/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menegaskan kembali kewajiban bagi penyelenggara sertifikasi elektronik untuk berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia.
DPR Sahkan Revisi UU ITE Menjadi Undang-Undang
DPR menggelar rapat paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024. Salah satu agendanya adalah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi undang-undang.
“Apakah rancangan undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat disetujui untuk disahkan...
Komisi I DPR dan Pemerintah Sepakati Perubahan UU ITE
Komisi I DPR dan pemerintah telah menyepakati pembahasan bersama Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE). DPR dan pemerintah juga telah membentuk panitia kerja (panja) untuk memperlancar pembahasan RUU tersebut.
REVISI UU ITE: INTERPRETASI PASAL KARET DISERAGAMKAN
Revisi empat pasal dalam Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) segera masuk proses legislasi di DPR-RI. Namun selama menunggu proses tersebut pemerintah menerbitkan buku saku pedoman implementasi UU ITE terkait dengan interpretasi pasal yang bermasalah guna membangun presepsi yang sama di antara penegak hukum.
POLISI VIRTUAL MEMICU KETAKUTAN BARU
Pekan ini, Polri meluncurkan polisi virtual dengan tujuan menangkal penyebaran konten atau unggahan di media sosial yang berpotensi melanggar Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun keberadannya dinilai semakin membatasi ruang berpendapat masyarakat di dunia maya.
Mahfud MD Resmi Bentuk Tim Kajian UU ITE
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD resmi bentuk Tim Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo.
Menkominfo Dukung Pedoman Interpretasi Resmi untuk UU ITE
Menkominfo Johnny G Plate mendukung upaya lembaga yudikatif serta kementerian/lembaga terkait untuk memperjelas penafsiran resmi atas beberapa pasal dalam UU ITE. Dia juga mengaku siap melaksanakan jika Presiden Joko Widodo menginstruksikan adanya revisi terhadap UU tersebut.
REVISI UU ITE DPR PERTIMBANGKAN MASUK PROLEGNAS
Dewan Perwakilan Rakyat mempertimbangkan untuk membahas revisi UU No.19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Prolegnas Prioritas 2021.