Diberlakukannya Undang-Undang No.1/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menegaskan kembali kewajiban bagi penyelenggara sertifikasi elektronik untuk berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia.
