BEA MASUK: 3 Kementerian Bahas Impor China
Tiga kementerian tengah membahas besaran tarif yang akan dikenakan untuk bea masuk barang dari China guna melindung produk usaha mikro, kecil dan menengah di dalam negeri.
Plastik RI Lolos Pengenaan BMTP Filipina
Produk plastik polietilena densitas tinggi (high-density polyethylene/HDPE) asal Indonesia dikecualikan dari pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP)/safeguard duty ke Filipina.
Bebas Bea Masuk e-Commerce Berakhir pada 2024
Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyepakati untuk masih membebaskan bea masuk perdagangan elektronik atau e-commerce lintas negara paling lama hingga Maret 2024.
Terapkan Bea Masuk Imbalan, Inggris Ikut Jegal Biodiesel Indonesia
Inggris memutuskan menerapkan bea masuk (BM) imbalan (contervailing duty) impor biodiesel dari Indonesia, setelah negara itu keluar dari Uni Eropa (UE). Itu artinya, Inggris mengikuti kebijakan UE terhadap biodiesel Indonesia.
India Kaji BM Tambahan Baja Indonesia, Taiwan Jegal Impor Keramik Indonesia
Pemerintah Taiwan akan menerapkan bea masuk antidumping (BMAD) impor keramik asal Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan India selama lima tahun, mulai 4 Oktober 2021 hingga 3 Oktober 2026. Alasannya, impor keramik dari empat negara itu telah memicu injury pemain lokal, karena dijual dengan harga murah.
PENGENDALIAN IMPOR ASAL CHINA: Bea Masuk Tindakan Pengamanan Diandalkan
— Instrumen fi skal berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamaman (BMTP) atau safeguard menjadi senjata pemerintah untuk membendung banjir impor barang asal China.
PER 30 JANUARI 2020: Aturan Baru Bea Masuk Impor e-Commerce Segera Berlaku
JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menetapkan nilai pembebasan bea masuk barang impor e-commerce dari sebelumnya US$ 75 menjadi US$3 per kiriman mulai 30 Januari 2020.
“Meski bea masuk barang kiriman dikenakan tarif tunggal, pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap masukan perajin dan produsen,” kata Direktur Kepabeanan Internasional dan ANtar Lembaga...
INdonesia Lawan Kebijakan Diskriminatif UE di WTO
Jakarta – Pemerintah bakal terus melawan kebijakan diskriminatif Uni Eropa (UE) di forum Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Ada dua kasus yang akan diselesaikan di WTO, yakni tambahan tarif bea masuk impor produk sawit Indonesia di UE dan gugatan UE terhadap larangan ekspor nikel Indonesia.