Penyesuaian Upah Minimum 2023 Pengusaha Harapkan Keadilan
Kadin Indonesia dan Apindo sepakat akan meminta Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan untuk menjawab regulasi ganda pemerintah terkait dengan penetapan upah minimum.
Upah Minimum 2023: APINDO Sesalkan Kenaikan 10%
Pengusaha menyesalkan terbitnya Permenaker No. 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum (UMP) Tahun 2023 yang menetapkan kenaikan upah minimum maksimal 10%.
PP 36/2021 Jangan Direvisi: Apindo Minta Pemerintah Konsisten Implementasikan Aturan Pengupahan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah tetap konsisten dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika terjadi perubahan, hal itu menunjukkan kegamangan pemerintah dalam melakukan reformasi struktural perekonomian Indonesia secara mendasar. Terlebih saat ini sedang terjadi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil dan produk tekstil...
Cegah Kebangkrutan dan PHK Massal, Apindo Desak Pemerintah Moratorium PKPU dan Kepailitan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) terkait moratorium penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan. Alasannya, peningkatan kasus permohonan kepailitan dan PKPU di seluruh pengadilan niaga menghambat pemulihan ekonomi nasional.
Tren Serapan Tenaga Kerja dari Investasi Terus Menurun
Tren penyerapan tenaga kerja dari investasi yang dilakukan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan tren menurun.
Apindo Terbitkan Buku Panduan Ketenagakerjaan Inklusif
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menerbitkan buku panduan ketenagakerjaan inklusif sebagai pedoman atau kebijakan di lingkungan internal perusahaan. Melalui buku tersebut, penerapan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi diharapkan bisa diterapkan secara benar di tempat kerja.