PENUNDAAN PROYEK STRATEGIS TANTANGAN MIGAS MAKIN BERAT
Sejumlah proyek strategis hulu minyak dan gas bumi dalam negeri dipastikan molor dari target akibat belum meredanya dampak pandemi Covid-19. Pemerintah dan pengusaha pun harus lebih realistis, mengingat tantangan makin berat.
KEPASTIAN USAHA REVISI UU MIGAS MENDESAK
Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dinilai mendesak dilakukan, mengingat minimnya pengaturan terkait dengan kegiatan usaha hulu migas dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Terapkan ISO, Pertamina Transparan dalam Tender
Pengamat migas yang juga Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai PT Pertamina transparan dan mengikuti prosedur yang ada dalam setiap tender untuk proses pengadaan, apalagi dengan nilai yang besar.
Harga Gas Dipatok, Pengembangan Proyek Migas BAru Butuh Insentif
Adanya kebijakan harga gas yang dipatok US$ 6 per juta british thermal unit (million british thermal unit/MMBTU), membuat pengembangan proyek gas baru membutuhkan insentif lebih agar tetap ekonomis.
KEGIATAN HULU MIGAS Status SKK Migas Balik ke Asal
Status Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dan Migas (SKK Migas) kembali seperti semula, kendati sebelumnya sempat akan dibubarkan dan diganti dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus.
PROYEK MIGAS LAPANGAN SIDAYU & WEST PANGKAH: Saka Energi Perkuat Strategi
PT Saka Energi Indonesia tetap berkomitmen untuk melaksanakan pengembangan Lapangan West Pangkah dan Sidayu, di tengah turunnya harga minyak dunia dan pandemi Covid-19.
RUU Cipta Kerja: Pasal Pembentukan BUMN Khusus Migas Dicabut
Pemerintah dan DPR sepakat mencabut pasal mengenai pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Pemerintah Bakal Ubah Bagi Hasil Kontrak Gross Split
Pemerintah mempertimbangkan untuk mengubah besaran bagi hasil dalam kontrak kerja sama (production sharing contract/PSC) skema bagi hasil kotor (gross split) agar lebih menarik bagi produsen migas.
Revisi Undang-Undang Migas Tak Jadi Prioritas
Meski sudah bergulir bertahun-tahun, revisi Undang-Undang Migas tidak menjadi prioritas baik bagi pemerintah maupun DPR.
INVESTASI MIGAS 2 BUMD Masuk Nominasi Kelola Bagian Partisipasi Blok Rokan
Pemerintah Provinsi Riau tengah menyiapkan BUMD untuk mengelola bagian partisipasi atau participating interest sebesar 10% Blok Rokan dari PT Pertamina.