MERAYU ELON MUSK

Soal pengembangan ekosistem kendaraan listrik, rupanya Pemerintah Indonesia tak setengah hati. Beragam ​cara ditempuh, mulai dari penyediaan payung hukum, menebar insentif fiskal, penataan sumber daya mineral yang menjadi bahan baku, hingga memburu investor global kelas kakap.

Industri Hulu Migas Butuh Insentif

Industri hulu (upstream) minyak dan gas (migas) membutuhkan sejumlah insentif dari pemerintah agar tercapai nilai keekonomian. Insentif dibutuhkan agar kegiatan investasi bisa berjalan dan target produksi minyak sebesar 1 juta barel pada 2030 bisa tercapai.

TRANSISI MENUJU ENDEMI Jokowi Minta Penanganan Pandemi Hati-Hati

Kehati-hatian  menjadi kunci bagi pemerintah untuk menentukan sikap dalam penanganan pandemi  Covid-19.

PENATAAN PERTAMBANGAN: Pencabutan IUPBermasalah Molor

Pemerintah  menargetkan  bisa  merampungkan  pencabutan  2.078 izin usaha pertambangan  atau  IUP  pada  Mei  2022.  Rencana tersebut lebih lambat dari  instruksi  Presiden  Joko  Widodo  yang  menargetkan  pencabutan IUP tersebut bisa rampung pada April tahun ini.

DISTRIBUSI MINYAK GORENG: PEMERINTAH BAHAS PELIBATAN BULOG

Kementerian Perindustrian masih membahas pelibatan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) dalam upaya stabilitas harga minyak goreng di pasar.

Pemprov Dapat Kewenangan Kelola Tambang Mineral Bukan Logam

Pemerintah Provinsi mendapatkan wewenang pengelolaan tambang mineral bukan logam. Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden No.55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pendelegasian ini merupakan amanat Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

PROMPT MANUFACTURING INDEX BI MANUFAKTUR BUTUH INSENTIF

Pemulihan industri manufaktur dinilai belum bisa lepas dari insentif yang diberikan pemerintah, meski roda produksi sejumlah sektor sudah mulai kencang berputar.

PENDAPATAN ASLI DAERAH: STRATEGI DAERAH PERTEBAL CUAN

Sejumlah daerah memasan strategi berbeda untuk memperlebar kantong penerimaan menyusul hadirnya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah atau UU HKPD. Salah satunya dengan melakukan ekstensifikasi pajak daerah.

Kenaikan PNBP Perikanan Harus Menjadi Bahan Revisi Pemerintah

Kebijakan kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor perikanan yang banyak diprotes oleh para nelayan belakangan ini harus menjadi bahan revisi atau pertimbangan pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

SUNTIK MATI 3G: PRODUSEN PONSEL SIAPKAN FITUR VOLTE

Beberapa produsen telepon siap mengikuti kebijakan pemerintah bersama opertaotr seluler untuk menyuntik mati jaringan generasi ketiga atau 3G pada tahun ini.