PROLEGNAS PRIORITAS 2021 PINDAH IBU KOTA BISA TEPAT WAKTU
DPR RI mengesahkan 33 rancangan undang-undang program legislasi nasional prioritas 2021. Salah satunya adalah RUU Ibu Kota Negara yang merupakan dukungan politik agar pemindahan ibu kota bisa tepat waktu pada 2024.
Pemerintah – DPR Sepakat Lanjutkan RUU IE-CEPA
Pemerintah dan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dengan Negara-Negara EFTA (IE-CEPA) ke rapat paripurna DPR RI. Selanjutnya, RUU ini akan disahkan menjadi Undang-Undang.
PROLEGNAS PRIORITAS 2021: UU PEMILU BATAL DIREVISI
Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum akhirnya dikeluarkan dari daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2021.
OJK Perlu Dewan Pengawas?
Menjelang akhir 2020, terdapat sejumlah berita tentang adanya Rancangan Undang-undang (RUU) Sektor Keuangan. Salah satu isu pokoknya adalah ketentuan Pasal 55 yang mencantumkan rencana pembentukan Dewan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL Pembahasan Omnibus Law Keuangan Molor
Pembahasan rancangan undangundang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Omnibus Law Keuangan dipastikan molor.
RUU HKPD: Kontrol Pusat Kian Kuat
Pemerintah pusat bakal lebih leluasa dalam mengontrol kebijakan fiskal di daerah sejalan dengan disusunnya Rancangan UU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD).
Dua RUU Disiapkan: Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Diperkuat
Pemerintah sedang menyiapkan dua rancangan undang-undang (RUU) yang diharapkan dapat memperkuat dan mengoptimalkan rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT).
RUU PDP: Pemilik Diusulkan Berhak untuk Perintahkan Transfer atas Data Pribadinya
Komisi I DPR dan Kemkominfo kembali menggelar Rapat Panja RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/1). Usulan pun muncul agar subjek/pemilik berhak meminta data pribadinya ditransfer dari satu lembaga pengendali ke pengendali data pribadi yang lain.
PERBAIKAN RASIO PAJAK: STRATEGI INSENTIF JADI KUNCI
Adanya kewajiban perusahaan perseorangan menyusun laporan keuangan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelaporan Keuangan diprediksi bakal meningkatkan rasio pajak. Akan tetapi, pemerintah perlu sedikit menyumbat kucuran insentif fiskal agar target tersebut bisa terealisasi.
Omnibus Law Sektor Keuangan: Status Pengawasan Bank Diatur Lebih Ketat
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanganan Permasalahan Perbankan, Penguatan Koordinasi dan Penataan Ulang Kewenangan Kelembagaan Sektor Keuangan.