Pemerintah Dukung Inisiatif DPR Atas Penyusunan RUU Perubahan UU Jalan
Pemerintah menyambut baik inisiatif DPR dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 guna mengakomodasi berbagai tuntutan perubahan baru dan mengikuti dinamika yang berkembang saat ini.
INDEPENDENSI BI GOYAH Kredibilitas Pasar KeuanganJadi Taruhan
Kredibilitas pasar keuangan terancam dipertaruhkan menyusul adanya risiko penggerusan independensi Bank Indonesia (BI) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Pemerintah dan DPR Sahkan RUU IE-CEPA
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang “Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA)”.
PROLEGNAS PRIORITAS 2021 DPR PESIMISTIS BISA TUNTAS
Sejumlah anggota DPR RI pesimistis bisa menyelesaikan 33 Rancangan Undang Undang dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021 di sisa waktu yang hanya tinggal 7 bulan.
RUU HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT & DAERAH DASAR HUKUM OBLIGASI DAERAH KIAN KOKOH
Dasar hukum emisi obligasi dan sukuk daerah kian kokoh setelah pemerintah memasukkan ketentuan mengenai penerbitan surat utang oleh pemerintah daerah ke dalam Rancangan UU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
RUU HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT & DAERAH: DANA BAGI HASIL TETAP DIKUCURKAN
Pemerintah pusat berencana tetap memberikan dana bagi hasil untuk pemerintah daerah yang bersumber dari penerimaan pajak, kendati dalam Rancangan UU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah skema dana bagi hasil diubah menjadi opsen pajak.
DUGAAN PELANGGARAN KETENAGAKERJAAN: BENANG KUSUT TEKSTIL GLOBALDARI SUDUT XINJIANG
Dari provinsi terbesar di barat laut daratan China, persoalan rantai pasok kapas dan tekstil dunia membentang dan terikat erat pada benang merah isu besar, yakni dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang mengarah ke persoalan hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di Xinjiang.
RUU KEUANGAN PUSAT & DAERAH CIPTA KERJA WAJIB JADI ACUAN
Penyusunan dari Rancangan UU tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) perlu mengacu pada substansi yang ada di dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja untuk menjamin kepastian berusaha. Sebab, ada kekhawatiran RUU tersebut kontraproduktif dengan sistem sentralisasi kebijakan sebagaimana termaktub di dalam UU Cipta Kerja.
DAERAH PERLUAS PUNGUTAN
Sumber pendapatan asli daerah berpotensi kian meluas jika Rancangan UU tentang Hubungan Keuang-an Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) diterapkan. RUU tersebut mengatur penerapan opsen atau pungutan tam-bahan untuk sejumlah jenis pajak.
RUU PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KOMISI III BERI LAMPU HIJAU
Rancangan Undang-undang Perampasan Aset Tindak Pidana mendesak untuk dibahas karena menjadi instrumen hukum untuk memaksimalkan kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi. Dengan begitu, koruptor tidak dapat lagi menikmati kekayaan hasil rasuah dan memberi efek jera.