RELAKSASI PBB DALAM UU HKPD PEMDA MASIH LELUASA PASANG TARIF
Pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota menilai masih cukup leluasa dalam menentukan penentuan tarif Pajak Bumi dan Bangunan meskipun diintervensi pemerintah pusat. Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)
PERPANJANGAN PPNBM-DTP: IKM Komponen Otomotif Kembali Ekspansif
Industri kecil menengah sektor komponen otomotif kembali terbuka untuk meraup pertumbuhan permintaan pada 2022, seiring dengan perpanjangan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah atau PPnBM-DTP.
PEMANIS BARU INVESTASI
Pemerintah menambah pemanis baru untuk melalui relaksasi perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang termuat di dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Pemerintah Perpanjang Insentif PPnBM DTP Sektor Otomotif
Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk sektor otomotif. Namun, berbeda dengan sebelumnya, yang mendapat insentif PPnBM 100% ditanggung pemerintah kali ini hanya untuk mobil dengan harga sampai dengan Rp 200 juta atau low cost green car (LGCC).
ASA DI AMNESTI PAJAK
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) wajib pajak atau Tax Amnesty 2022 menjadi katalis positif bagi pemerintah untuk mendulang penerimaan pada tahun ini, di tengah ketidakpastian ekonomi akibat kemunculan varian Omicron Covid-19.
KEBIJAKAN BARU PAJAK PENGHASILAN OPTIMALISASI TERANTUK BELEID TEKNIS
Optimalisasi berbagai kebijakan untuk meningkatkan Pajak Penghasilan yang terkandung di dalam UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersandung oleh lambatnya penyusunan aturan teknis. Faktanya, UU tersebut telah resmi berlaku pada 1 Januari 2022.
PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK: PESERTA TAX AMNESTY BISA DIPIDANA
Peserta Program Pengungkapan Sukarela patut waswas. Musababnya, pemerintah menbuka celah adanya tuntutan pidana dengan berdasar pada data dan informasi yang tersedia di Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta, dalam program yang juga dikenal Tax Amnesty II ini.
PENGENDALIAN VARIAN OMICRON: ATURAN MICRO LOCKDOWN DIMATANGKAN
Keseriusan antisipasi terhadap penyebaran varian Omicron di Tanah Air membutuhkan dukungan penuh masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Seiring dengan itu, pemerintah pun mempersiapkan aturan micro lockdown.
RUU PDP Tentukan Perkembangan Ekonomi Digital
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) perlu segera difinalisasi. Sebab kehadiran UU itu akan menentukan perkembangan ekonomi digital Indonesia, yang pertumbuhannya terganggu oleh kasus-kasus kebocoran data.
PEMBAYARAN BUNGA UTANG: SKEMA TAMBAL SULAM KIAN LANGGENG
Skema tambal sulam kembali diterapkan oleh otoritas fiskal dalam mengelola pembayaran kewajiban utang. Dengan skema ini, utang baru yang ditarik oleh pemerintah pada tahhun depan akan dialokasikan untuk membayar bunga utang pada periode sebelumnya, alias gali lubang tutup lubang.