Keberadaan Pengacara Pajak Pasca-UU HPP
Tidak dapat dipungkiri bahwa ruang keadilan dalam ragam kebutuhan menjadi mimpi dan milik kita semua yang harus diwujudkan, termasuk keadilan dalam pemenuhan kewajiban pajak sesuai Undang-undang.
Pencairan Klaim JHT Umur 56 Tahun Sesuai UU SJSN
Pencairan klaim dan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dengan nilai penuh hanya diperbolehkan ketika peserta berusia 56 tahun, dinilai sesuai deangan amanat UndangUndang Nomor 40/2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (UU SISN)).
Wadahi dan Libatkan Para Pemilik Media, Pemerintah Pertimbangkan Bentuk UU Publisher Rights
Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), tengah mempertimbangkan pembentukan Undang-Undang tentang Hak Penerbit Media Massa (UU Publisher Rights). Hal tersebut merupakan usulan Dewan Pers dan komunitas media di Tanah Air untuk menciptakan kompetisi industri media massa yang sehat dan adil (fair level playing field) dengan platform global.
UU Keuangan Solusi Permasalahan Asuransi dan Dana Pensiun
Undang-Undang (UU) Omnibus Law Sektor Keuangan bisa menjadi solusi untuk mengantisipasi permasalahan pada industri perasuransian dan dana pensiun. Namun demikian, ketentuan itu juga akan mengungkap borok dari perusahaan yang selama ini belum mencuat.
PUPR Siap Relaksasi Izin Usaha Konstruksi
Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) siap merelaksasi syarat untuk kemudahan izin usaha konstruksi. Hal itu sejalan dengan langkah pemerintah yang sudah menjalankan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan tujuan memberikan kemudahan berusaha.
BI dan OJK Juga Pindah ke Nusantara, IKN Baru
Kantor pusat Bank Indonesia (BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai amanat undang-undang, ikut dipindahkan ke Nusantara, Ibu Kota Negara (IKN) baru yang terletak di kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
TATA PEMERINTAHAN IBU KOTA NEGARA DIPASTIKAN PINDAH
Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara telah disahkan menjadi Undang-Undang yang berarti Ibu Kota Negara dipastikan pindah dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
UU Data Pribadi Makin Mendesak Disahkan
Kebutuhan Indonesia untuk memiliki UU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) semakin mendesak setelah berbagai kasus kebocoran data di Indonesia. Terkini, pekan lalu, jutaan data medis penduduk Indonesia di server Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah dibobol dan dijual di pasar gelap daring (darkweb) Raidforums.
RUU PDP Tentukan Perkembangan Ekonomi Digital
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) perlu segera difinalisasi. Sebab kehadiran UU itu akan menentukan perkembangan ekonomi digital Indonesia, yang pertumbuhannya terganggu oleh kasus-kasus kebocoran data.
PEMBAYARAN BUNGA UTANG: SKEMA TAMBAL SULAM KIAN LANGGENG
Skema tambal sulam kembali diterapkan oleh otoritas fiskal dalam mengelola pembayaran kewajiban utang. Dengan skema ini, utang baru yang ditarik oleh pemerintah pada tahhun depan akan dialokasikan untuk membayar bunga utang pada periode sebelumnya, alias gali lubang tutup lubang.