OJK Susun Aturan Turunan UU P2SK Pengembangan BPR
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun peraturan turunan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK) untuk pengembangan usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
Bisnis Bank Syariah: Potongan Puzzle Aturan Spin-Off Unit Syariah
Kewajiban bank untuk memisahkan unit syariahnya setelah regulasi baru Omnibus Law sektor keuangan lahir ternyata tak langsung terang benderang. Sejumlah bank masih mempertanyakan regulasi lebih spesifi k yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Merger Bank Kuda-Kuda Perampingan BPR
Otoritas Jasa Keuangan alias OJK mencatat sedikitnya ada 10 Bank Perkreditan Rakyat yang akan merger menjadi satu entitas pada tahun ini.
OJK Berencana Buat Mini Omnibus Law
Regulator tengah menyusun aturan turunan terkait Undang Undang terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK). Dalam pelaksanaannya, dibutuhnya aturan turunan 224 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan 43 Peraturan Pemerintah (PP).
Lewat Konsolidasi, OJK Bakal Pangkas Jumlah BPR Jadi 1.000
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai jumlah bank perkreditan rakyat (BPR) saat ini masih cukup gemuk, yakni sebanyak 1.600 bank. Dalam lima tahun ke depan, diharapkan jumlah tersebut terus menurun hingga menjadi 1.000 BPR saja lewat konsolidasi.
Aturan OJK: Pinjol Kian Patuh Penuhi Modal Minimal
Jumlah perusahaan pinjaman online yang memenuhi aturan modal minimal Rp12,5 miliar yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan kian bertambah.
Regulasi Pasar Modal Jalan OJK Menuju Aturan Baru Saham Delisting
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengincar penyelesaian aturan pembelian saham kembali (buyback) saham-saham perusahaan terbuka yang terkena delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI), pada tahun ini.
OJK Rilis Aturan Baru Modal Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kinerja perbankan dengan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) baru yaitu POJK Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (POJK 27/2022). Penerbitan tersebut sejalan dengan standar internasional Basel III: Finalising postcrisis reforms (Basel III...
Aturan OJK Era Baru BPRS
Tak hanya kalangan bank umum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) agar melakukan konsolidasi melalui beleid anyar yang mengatur tentang syarat modal minimal hingga zona pendirian.
OJK Terbitkan Aturan Konsolidasi BPRS
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong konsolidasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2022 tentang BPRS (POJK BPRS). Pengaturan ini sebagai upaya peningkatan kontribusi industri perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.