Revisi Aturan JHT, Kadin Minta Pemerintah Dengar Suara Buruh dan Pengusaha
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyarankan pemerintah yang diwakili Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) supaya lebih mendengarkan masukan dari buruh dan pengusaha dalam penyusunan revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi kegaduhan yang terjadi.
Permenaker Direvisi, Pembayaran JHT Dipermudah
Pemerintah akan merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk memperbaiki regulasi tersebut.
PERMENAKER JHT: Menaker Lanjutkan Sosialisasi
Pemerintah menyatakan optimistis dapat menjalankan sosialisasi Peraturan Menteri Ketenaga-kerjaan (Permenaker) No. 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Man-faat Jaminan Hari Tua (JHT) meskipun terjadi penolakan dari buruh.
Pemerintah dan OJK Terus Dorong Pentrasi Asuransi
Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus mendorong penetrasi dan densitas asuransi di Tanah Air.
LAYANAN PIALANG ASURANSI DAN REASURANSI PEBISNIS TAK AGRESIF GARAP PASAR BARU
Dampak pandemi Covid-19 menekan bisnis industri pialang asuransi dan reasuransi di Indonesia. Prospek bisnis pada tahun depan masih diliputi ketidakpastian menyusul rencana Otoritas Jasa Keuangan untuk merevisi aturan terkait penyelenggaraan usaha pialang asuransi dan reasuransi.
PRODUK UNIT-LINKED: ATURAN BARU RILIS AKHIR TAHUN
Aturan baru terkait dengan penataan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau unit-linked ditargetkan terbit pada akhir tahun ini. Regulator masih menyempurnakan sejumlah ketentuan.
Aturan Baru PAYDI Berpotensi Guncang Industri Asuransi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang meramu aturan baru terkait produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit link. OJK memperingatkan bahwa aturan baru itu akan menimbulkan guncangan (shock), tapi aturan itu juga akan secara alamiah membuat perusahaan asuransi mencari titik keseimbangan baru.
RESTRUKTURISASI BUMN: Holding Asuransi Berikan Nilai Lebih
Keberadaan perusahaan induk atau holding asuransi BUMN dinilai akan memberikan nilai lebih, karena dapat melaksanakan program strategis secara terintegrasi.
Lembaga Penjamin Polis Harus Segera Dibentuk
Pemerintah harus segera membentuk LEmbaga Penjamin Polis (LPP) menyusul kasus beruntun asuransi jiwa bermasalah yang telah mendegradasi kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
Asuransi Syariah Sesuai dengan Budaya Indonesia
Asuransi syariah akan terus tumbuh dan berkembang di Indonesia. Selain karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, konsep layanan perlindungan yang ditawarkan asuransi syariah sangat cocok dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.