DRR Setujui Lima RUU Provinsi Jadi UU
DPR menyetujui lima Rancangan Undang-Undang (RUU) provinsi menjadi undang-undang (UU) dalam Rapat Peripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/06). Wakil Ketua Komisi II DPR Janumart Girsang dalam laporannya mengatakan rapat pengambil keputusan tingkat pertama dilakukan pada rapat kerja Selasa (21/6).
UU Ciptaker Sudah Memberikan Manfaat
Sudah memberikan sejumlah manfaat bagi percepatan pembangunan ekonomi nasional, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) kini dalam proses revisi sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Manfaat yang sudah diberikan UU ini, antara lain, kemudahan pendaftaran perseroan terbatas (PT) perseorangan, sertifikasi halal untuk UMKM dibiayai APBN, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pendirian sovereign...
PEMBENAHAN IKLIM INVESTASI – PAJAK & UPAH MASIH BERMASALAH
Implementasi UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja tak lantas menerangkan iklim investasi yang dinaungi
awan gelap. Hal itu tecermin dari meningkatnya hambatan investasi dari sisi ketenagakerjaan dan biaya pajak yang dikeluhkan pelaku usaha.
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI RI Bisa Adopsi UU di Eropa
Indonesia Cyber Security Forum menyarankan Indonesia mengadopsi Undang-Undang tentang Layanan Digital atau Digital Services Act yang disahkan Uni Eropa belum lama ini dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.
RUU Perampasan Aset Terbengkalai
Satu dekade RUU Perampasan Aset terkatung-katung. Belum ada kabar dari Komisi III DPR kapan RUU itu akan dibahas. Muncul dugaan, RUU ini tak kunjung dibahas karena bisa jadi bumerang bagi pembentuk UU.
DPR Setujui RUU TPKS Disahkan Jadi UU
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk disahkan menjadi Undang-undang.
Ajukan 362 DIM Revisi UU PPP, Pemerintah Mulai Perbaiki UU Cipta Kerja
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mengajukan sebanyak 362 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Revisi UU PPP ini merupakan langkah awal untuk memperbaiki UU Cipta Kerja atau omnibus law yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.
Aturan Pelaksanaan Tarif PPN 11% Belum Keluar
Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11% dari 10% mulai berlaku 1 April 2022, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Namun, hingga kini, masih belum ada kejelasan soal aturan pelaksanaan kebijakan ini.
IKN Nusantara, Wujud Pemerataan Pembangunan Berorientasi Keadilan Sosial
Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), sehingga pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur akan semakin nyata. Pemerintah telah mempunyai landasan konstitusional lebih kuat untuk segera melaksanakan proses pemindahan ibu kota negara yang sudah menjadi wacana sejak era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.
Kemenhub Tegaskan Tidak Ada UU Khusus Truk ODOL
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setyadi menegaskan baha tidak ada undang-undang (UU) mengenai kendaraan atau truk over dimension over load (ODOL).