Momen Penting Perbaikan RUU
Penundaan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional masuk ke Prolegnas Prioritas menjadi momentum krusial perbaikan draf RUU tersebut.
Kebocoran Data: Pengesahan RUU PDP Mendesak
Indonesia perlu mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang untuk mencegah kebocoran data sekaligus meningkatkan keamanan siber.
Peraturan Sektor Keuangan Kseseimbangan Premi & Risiko Perlu Penguatan
Pengaturan kesesuaian antara tarif premi dan risiko yang dijamin oleh asuransi perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
Komisi III DPR Terima Draf RUU KUHP Terbaru dari Pemerintah
Komisi III DPR menerima draf Rancangan UndangUndang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang terdiri dari 632 pasal. Draf diserahkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej kepada pimpinan Komisi III saat rapat kerja (raker) dengan Komisi III di gedung DPR, kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/7).
DRR Setujui Lima RUU Provinsi Jadi UU
DPR menyetujui lima Rancangan Undang-Undang (RUU) provinsi menjadi undang-undang (UU) dalam Rapat Peripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/06). Wakil Ketua Komisi II DPR Janumart Girsang dalam laporannya mengatakan rapat pengambil keputusan tingkat pertama dilakukan pada rapat kerja Selasa (21/6).
Tata Ulang Dasar Pembentukan, 5 RUU Provinsi akan Disahkan DPR
Komisi II DPR menyetujui lima rancangan undang-undang (RUU) provinsi, yakni Sumatera Barat, Riau, Jambi, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk dibawa ke paripurna.
Penyusunan Draft RUU Perkoperasian Ditargetkan Rampung Oktober 2022
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menargetkan penyusunan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian dan rampung Oktober 2022. Dengan demikian, RUU ini bisa dibahas DPR pada 2023.
DPR dan Pemerintah Kembali Bahas RUU Data Pribadi
Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) Komisi I DPR dan Pemerintah mulai kembali mengadakan rapat bersama (konsinyering) di Gedug DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022). Pembahasan difokuskan pada materi Daftar I nventaris Masalah (DIM) RUU PDP.
UU Data Pribadi Bisa Disahkan Sebelum November
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia kembali menginisiasi pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Pembahasan kembali dilakukan agar RUU tersebut bisa segera disahkan menjadi undang-undang (UU) sebelum November 2022.
RUU Perampasan Aset Terbengkalai
Satu dekade RUU Perampasan Aset terkatung-katung. Belum ada kabar dari Komisi III DPR kapan RUU itu akan dibahas. Muncul dugaan, RUU ini tak kunjung dibahas karena bisa jadi bumerang bagi pembentuk UU.