KARPET MERAH BISNIS MASKAPAI
Jalan mulus investasi di lan mulus investasi di sektor penerbangan makin terbentang seiring in terbentang seiring dengan disahkannya Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Pasalnya, UU Ciptaker  menyempurnakan UU No. 1/2009 tentang Penerbangan, khusus- entang Penerbangan, khususnya mengenai ketentuan operasional bisnis maskapai.
Perizinan Lingkungan dan Usaha Diintegrasikan:Menkeu Tegaskan UU Cipta Kerja Tak Lemahkan Ketentuan Amdal
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disetujui DPR untuk disahkan menjadi UU tidak melemahkan ketentuan perizinan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
UU Ciptaker Berikan Kepastian Berusaha
Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disahkan DPR pada Senin (5/10) lalu dinilai memberikan kepastian berusaha di Indonesia. Salah satu keluhan investor selama ini adalah perizinan yang panjang dan berbelit.
PELUANG IMPLEMENTASI UU CIPTA KERJA BUMN & ASING BISA MAKIN MESRA
Undang-undang Cipta Kerja digadang-gadang akan menarik banyak investasi asing ke Indonesia. Keluarga BUMN menyatakan kesiapan menangkap peluang kolaborasi untuk peningkatan kinerja serta kontribusi terhadap negara.
OMNIBUS LAW KLASTER PELAYARAN: INSA KAPAL KHUSUS BISA BERDAYA
Perusahaan pelayaran bidang kapal khusus yang tergabung dalam INSA meminta pemerintah tidak lagi memberikan rekomendasi izin penggunaan kapal berbendera asing di wilayah Indonesia.
UU Cipta Kerja & Pesangon
Sekalipun terbilang kilat, Undangundang (UU) Cipta Kerja adalah sebuah realitas. Pemerintah menganggap regulasi ini dapat memacu peningkatan investasi di Indonesia dan mampu mengatrol pertumbuhan ekonomi nasional.
ALIH DAYA KIAN BERDAYA
Sistem penggunaan tenaga kerja alih daya (outsource) yang lebih fl eksibel dalam UU Cipta Kerja menjadi angin segar bagi investor​.
153 Perusahaan PMA Segera Masuk: Turunan UU Ciptaker Rampung Akhir Oktober
Peraturan pemerintah (PP) klaster ketenagakerjaan dan klaster usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dipastikan rampung pada akhir Oktober dan November 2020.
UU CIPTA KERJA KLASTER PERPAJAKAN Batu Bara Wajib Setor PPN
Pemerintah menetapkan hasil tambang batu bara sebagai subjek terutang pajak pertambahan nilai (PPN).
DAMPAK OMNIBUS LAW Sektor Telekomunikasi Diuntungkan
Operator telekomunikasi dan perusahaan menara diuntungkan oleh kebijakan mengenai berbagi infrastruktur telekomunikasi yang tercantum dalam omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.