Kontribusi Manufaktur Ke PDB Dibidik 25%, Menperin: Omnibus Law Dorong Reindustrialisasi
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menilai, omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) akan mendorong reindustrialisasi di Indonesia.
UU Ciptaker Kondusif bagi Bisnis dan Investasi
Kalangan pengusaha menilai kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dapat memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia kondusif dan terbuka untuk bisnis dan investasi, mewujudkan lapangan kerja yang berkualitas, dan merangsang dibukanya usahausaha baru.
UU Cipta Kerja, KADIN Berharap Perizinan Perikanan Lebih Simpel
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap kehadiran Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) bisa menciptakan sistem birokrasi perizinan yang jauh lebih simpel dari sebelumnya.
Undang-Undang Cipta Kerja Tak Ubah Kontrak Migas
Indonesian Petroleum Association (IPA) menyebutkan bahwa ketentuan baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengubah kebijakan diberlakukannya kontrak kerja sama (production sharing contract/PSC) untuk usaha hulu migas.
Indonesian Petroleum Association (IPA) menyebutkan bahwa ketentuan baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengubah kebijakan diberlakukannya kontrak kerja sama (production sharing...
DAMPAK UU CIPTA KERJA MENAKAR KETAHANAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA
Ketahanan jaminan sosial pada akhirnya menjadi tempat bersandar bagi para pekerja yang semakin tak pasti nasibnya setelah Undang Undang Cipta Kerja disahkan melalui rapat paripurna di Senayan.
UU CIPTA KERJA DISERAHKAN KE PEMERINTAH KERJA LANJUTAN MENANTI
Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan naskah Undang-Undang Cipta Kerja kepada pemerintah. Setelah penyerahan ini, undang-undang yang mencuri perhatian publik itu tinggal menunggu penomoran dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
Wakil Ketua DPR: Hari Ini, Naskah UU Ciptaker Diserahkan ke Presiden
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan pihaknya secara resmi akan mengirimkan naskah UU Cipta Kerja (Ciptaker) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditandatangani dan diberi nomor, pada Rabu (14/10).
KLAUSUL KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL: TIMBUL TENGGELAM PASAL INTERVENSI
Pemerintah sepertinya tengah menghadapi dilema terkait dengan klausul fiskal nasional dalam UU Cipta Kerja. Sebab, [emerintah dan DPR beberapa kali mengutak-atik kalusul tersebut, kendati UU Cipta Kerja telah disahkan dalam Sidang Paripurna, pekan lalu.
PARIWISATA DITATA, INVESTASI BERSEMI
Arus investasi di sektor turisme diproyeksi makin deras setelah pemerintah pusat mengendalikan otoritas pemerintah daerah dalam proses perizinan usaha pariwisata, sebagaimana tentang dalam UU Cipta Kerja.
Hak Cuti Haid dan Melahirkan Dijamin: Presiden Tepis Semua Kerisauan Buruh
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis kerisauan kalangan buruh terkait sejumlah substansi krusial yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), antara lain menyangkut rumor penghapusan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi dan Kabupaten, hak cuti, dan jaminan sosial.