KONSENSUS GLOBAL PAJAK DIGITAL UU NO. 2/2020 TAK LAGI RELEVAN
Undang-Undang No. 2/2020 yang mengatur tentang pemajakan ekonomi digital tidak lagi relevan setelah komunitas global yang difasilitasi oleh Organisation for Economic Cooperation and Development menyepakati perluasan cakupan pajak dalam proposal Pillar 1: Unified Approach.
PROPERTI TERPACU STIMULUS
Sektor properti berpeluang berlari lebih kencang pada paruh kedua tahun ini, menyusul kebijakan pemerintah memperpanjang waktu pemberian insentif pajak pembelian properti siap huni yang sebelumnya berakhir pada Agustus menjadi 31 Desember 2021.
ASET KRIPTO BEDA ATURAN PAJAK AS DAN INDONESIA
Proses pengenaan pajak terhadap aset kripto kini mulai digalakkan di beberapa negara seiring meningkatnya transaksi dan penggunaan komoditas tersebut.
KEBIJAKAN INVESTASI REZIM OBRAL TARIF PAJAK BERAKHIR
Pemerintah segera menghentikan kebijakan obral tarif pajak untuk menarik investasi sejalan dengan disepakatinya konsensus dua pilar dalam Organisation for Economic Cooperation and Development/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting.
RENCANA PAJAK KARBON ANTARNEGARA: Mendag Akan Bawa ke WTO
Rencana pengenaan pajak kar-bon untuk produk impor oleh sejumlah negara maju menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Isu tersebut akan dibawa hingga ke WTO untuk dibahas.
POTENSI SUMBER PENERIMAAN NEGARA TARIF ‘AGRESIF’ WAJIB PAJAK SUPER RICH
Masyarakat kaya dan superkaya di Tanah Air bakal masuk radar otoritas pajak dalam perluasan lapisan atau bracket Pajak Penghasilan orang pribadi. Kebijakan tersebut diyakini mampu menambah pundi-pundi penerimaan minimal senilai Rp16 triliun dalam 1 tahun.
INSENTIF PAJAK PENGHASILAN: Sektor Jasa jadi Prioritas
Sektor jasa menjadi prioritas dalam perpanjangan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) sejalan dengan belum meredanya dampak pandemi Covid-19.
OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA PERBURUAN PAJAK YOUTUBER DIGEBER
Perburuan pajak kian liar. Setelah menyasar konsumen di dunia nyata melalui penerapan skema multitarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), otoritas pajak mulai fokus di dunia maya. Kini, bidikan panah petugas pajak mengarah ke kalangan Youtuber dan pelaku transaksi teknologi finansial.
UE Menunda Rencana Penerapan Pajak Digital
Komisi Eropa pada Senin (12/7) mengungkapkan bahwa pihaknya menunda rencana kontroversial untuk menerapkan pajak digital di Uni Eropa (UE). Tujuannya adalah agar tidak mementahkan kesepakatan global tentang sistem perpajakan yang lebih adil.
NEGOSIASI PAJAK: DIGITAL ADU KUAT DOMINASI AS-UE DI KANCAH GLOBAL
Dinamika pengenaan pungutan atas transaksi digital memasuki babak baru, setelah Negeri Paman Sam berusaha untuk menjegal implementasi pajak digital oleh mayoritas negara Benua Biru. Kini, publik menanti hasil dari pertarungan dominasi antara Amerika Serikat dan Uni Eropa di arena global.