BENER MERIAH, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah meningkatkan layanan perizinan investasi. Kesediaan pemerintah pusat membangun sarana dan prasarana infrastruktur perlu diimbangi komitmen pemerintah daerah memangkas birokrasi pelayanan publik.
Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu ketika meresmikan perpanjangan landasan pacu dan perluasan Bandar Udara Rembele di Gampong Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Rabu (2/3).
Peningkatan kapasitas bandara di dataran tinggi sentra produksi kopi Arabika tersebut diharapkan membawa Aceh semakin terbuka terhadap investasi baru.
Bandara Rembele yang dibangun tahun 2000 sempat rusak karena gempa bumi. Kementerian Perhubungan membangun kembali bandara ini pada 2014-2015, dengan kapasitas tampung 200.000 penumpang per tahun.
Presiden Jokowi mengingatkan agar pemerintah daerah (pemda) tidak menyia-nyiakan kondisi daerahnya yang telah terkoneksi dengan baik. “Bener Meriah ini banyak potensi wisata dan pertanian. Melalui bandara ini, potensi itu diharapkan bisa dikembangkan. Salah satunya mengajak investor sebanyak-banyaknya ke sini,” ujar Presiden.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Jokowi berpesan, pemda setidaknya harus memperbaiki layanan perizinan bagi masyarakat atau calon investor yang berniat menanamkan modal di daerah. Menurut Jokowi, perizinan yang lambat menjadi pemicu keengganan investor menanamkan modal di daerah.
Apalagi jika penyelesaian perizinan memakan waktu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. “Saat ini era kompetisi antarnegara yang tanpa batas. Siapa yang cepat, dia yang menang. Jika lambat, pasti tertinggal. Untuk itu, kita harus melakukan segala sesuatu dengan cepat, terutama perizinan harus cepat, hitungan jam harus selesai,” kata Jokowi.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang ikut mendampingi Presiden mengatakan, bandara juga berfungsi untuk keperluan mitigasi bencana. Saat ini, pemerintah juga tengah membangun terminal kargo untuk mendukung kegiatan logistik karena daerah tersebut merupakan penghasil kopi Gayo yang terkenal di pasar global.
Bupati Bener Meriah Ruslan Abdul Gani mengatakan, pihaknya telah mengembangkan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga semua urusan perizinan lebih singkat.
“Saya bisa pastikan perizinan di sini bisa selesai satu hari, maksimal tiga hari,” kata Ruslan.
Kereta dan jalan tol
Pada Rabu kemarin, Presiden Jokowi juga meninjau proyek jalan tol ruas Parbarakan-Tebing Tinggi di dekat Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Pada kesempatan tersebut, Presiden mengingatkan, pemda berperan penting dalam pembebasan lahan agar pemerintah pusat bisa segera melaksanakan konstruksi. Peran pemda sangat menentukan kecepatan dan ketepatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur.
Sejak tahun 1986 hingga 2014, Sumatera hanya memiliki 34,8 kilometer jalan tol, yang berada di Medan. Kini, pemerintah menargetkan pembangunan 825 kilometer jalan tol di Sumatera. Jalan tol ini direncanakan dibangun bertahap hingga 2019.
Dari Kualanamu, Presiden bertolak ke Stasiun Kereta Api Binjai untuk meresmikan pengaktifan kembali jalur kereta api Binjai-Besitang sepanjang 80 kilometer. Jalur tersebut saat ini sudah selesai dikerjakan sejauh 50 kilometer. Jalur kereta api Binjai-Besitang ini diperkirakan selesai pertengahan 2017 dan akan langsung dioperasikan.
Di Binjai, Jonan menyampaikan, jalur kereta api Binjai-Banda Aceh sebenarnya sudah ada sejak zaman Belanda. Dari Besitang, pembangunan rel kereta akan dilanjutkan ke Lhokseumawe hingga Banda Aceh sekitar 600 kilometer.
“Untuk menghubungkan Aceh, Sumatera Utara, hingga Riau dengan kereta api, harus ada rel sepanjang 1.574 kilometer,” ujarnya. Saat ini, rel kereta api aktif di tiga provinsi itu sekitar 396 kilometer.
Jonan mengatakan, dua kendala pembangunan kereta api Trans-Sumatera adalah penyediaan lahan dan pembiayaan. Pembangunan jaringan kereta api ini tidak menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi bernilai ekonomi besar pada jangka panjang (DRI/NSA/HAM)
Kompas 03032016 Hal. 19
