JAKARTA ,KOMPAS Penerimaan negara tahun ini bakal meleset sekitar Rp 290 triliun. Kementerian Keuangan memproyeksikan penerimaan pajak jauh di bawah target. Demikian pula dengan penerimaan negara dari minyak dan gas bumi serta komoditas. Atas dasar ini, pemerintah berencana mengajukan revisi anggaran pasca Mei.
Rencana pemerintah mengajukan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 tersebut disampaikan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro pada rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) di Jakarta, Rabu (17/2).
Rapat dipimpin oleh Ketua Banggar DPR Kahar Muzakar dari Fraksi Partai Golongan Karya. Hadir mewakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) adalah Sekretaris Utama Bappenas Imron Bulkin.
“Kita ingin punya APBN yang lebih realistis sekaligus punya daya dorong yang bisa memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi. Kami akan upayakan sebaik mungkin,” kata Bambang.
APBN 2016 menargetkan pendapatan senilai Rp 1.822,5 triliun atau meningkat 21,14 persen dibandingkan dengan realisasi 2015. Angka ini terdiri dari penerimaan pajak Rp 1.360,2 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 273,8 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 186,5 triliun, serta hibah Rp 2 triliun.
Realisasi penerimaan pajak di luar migas dan komoditas, menurut Bambang, akan meleset sekitar Rp 200 triliun di bawah target. Ini bisa terjadi karena saat pembahasan Rancangan APBN 2016, pemerintah memperkirakan realisasi penerimaan pajak pada 2015 adalah Rp 1.169 triliun. Dengan demikian, dibutuhkan pertumbuhan pajak sebesar 16,33 persen untuk mencapai target.
Namun, kenyataan, realisasi penerimaan pajak 2015 adalah Rp 1.060,8 triliun. Artinya, diperlukan peningkatan pajak senilai Rp 299,4 triliun atau 28,22 persen dari realisasi 2015. Ini terlalu berat sebab pertumbuhan alami pajak tahun ini adalah 10 persen dan usaha ekstra diperkirakan menyumbang pertumbuhan 3 persen.
Sementara untuk penerimaan negara dari sektor migas dan komoditas, Bambang memperkirakan, realisasinya bakal meleset sekitar Rp 90 triliun di bawah target. Penerimaan migas diperoleh melalui Pajak Penghasilan (PPh) Migas dan PNBP migas. Sementara penerimaan dari komoditas diperoleh melalui PNBP. Misalnya adalah PNBP royalti tambang.
Proyeksi melesetnya penerimaan migas tersebut disebabkan harga minyak anjlok. Sejauh ini, realisasinya berkisar 30-35 dollar AS per barrel. Sementara asumsi pada APBN 2016 adalah 50 dollar AS per barrel.
Kondisi serupa terjadi pada komoditas ekspor utama Indonesia. Harganya anjlok sejalan dengan anjloknya harga minyak dan turunnya permintaan global. Pada Januari 2016, harga 22 komoditas ekspor utama Indonesia turun 12-29 persen ketimbang Januari 2015.
Pemerintah, menurut Bambang, memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 2015 senilai Rp 20 triliun. Di samping itu, program pengampunan pajak diharapkan menambah pemasukan melalui uang tebusan. Potensinya, baru bisa diperkirakan setelah pelaksanaan program berjalan 2-3 bulan.
Pemerintah telah tuntas menyusun rancangan undang-undang tentang pengampunan pajak. Kini tinggal pembahasan dengan DPR.
Secara terpisah, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Atma Jaya, Jakarta, Agustinus Prasetyantoko, menyatakan, target pendapatan pada APBN 2016 pasti tidak tercapai dengan situasi perekonomian global dan nasional yang masih gamang. Oleh karena itu, revisi diperlukan.
“Pertanyaannya, apakah kita akan memotong anggaran belanja? Sementara belanja pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong ekonomi dalam situasi seperti sekarang ini,” katanya.
Karena itu, Prasetyantoko menekankan agar revisi APBN 2016 tidak sebatas mengoreksi target pendapatan dan asumsi makro. Namun, revisi juga diarahkan untuk efisiensi dan efektivitas anggaran belanja.
Anggaran yang tidak memiliki efek ekonomi berantai sebaiknya dipotong, misalnya anggaran operasional birokrasi dan program yang duplikasi. Sementara anggaran pembangunan sebisa mungkin dipertahankan.
“Pemerintah daerah juga penting perannya. Paling tidak, jangan sampai banyak dana mengendap di bank,” katanya. (LAS)
Kompas 18022016 Hal. 17
