Sejak era otonomi berlaku dan energi desentralisasi bertumbuh, peraturan-peraturan di daerah sontak berserakan. Celakanya, sebagian besar kebijakan justru tak harmonis dengan kepentingan pusat. Perkara ini jelas menghantui perekonomian di daerah.
Bisnis Indonesia. 11 Februari 2016. hal: 6
