Pemerintah Cari Investor Untuk Bank Syariah Milik BUMN

JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memutuskan tidak menggabungkan bank-bank syariah milik bank BUMN, tetapi akan mencarikan investor asing untuk menjadi mitra strategis.
Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN Gatot Trihargo menuturkan, pihaknya telah menyelesaikan roadmap pengembangan bank-bank syariah milik bank BUMN. “Bank syariah kemungkinan tidak akan kami gabungkan, tetapi akan kami carikan partner strategis untuk empat bank syariah milik bank BUMN,” ujar Gatot di Jakarta, Selasa (19/1).
Dia menjelaskan, pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkeinginan untuk membentuk bank-bank syariah yang besar. Terkait itu, dibandingkan menggunakan skema penggabungan, pemerintahmemilihuntukmembesarkan empat bank syariah milik BUMN dengan mencarikan mitra trategis. Opsi ini nantinya tidak hanya mendukung dari sisi permodalan, tapi juga memiliki keahlian guna mengembangkan produk-produk syariah bank-bank BUMN.
“Kemarin kan Presiden Joko Widodo sempat berkunjung ke Timur Tengah, dan dari pembicaraan di sana mereka (investor Timur Tengah) tertarik masuk ke Indonesia. Kenapa tidak kemudian kita bentuk joint venture dengan mereka, akan kami mulai dari satu bank dulu sebagai pilot project,” ungkap dia.
Meski demikian, Gatot belum bersedia menyebutkan bank syariah milik bank BUMN mana yang akan menjadi pilot project tersebut. Selain memperbesar modal, kerja sama denganmitra strategis dilakukan untuk mendorong bank-bank syariah milik bank BUMN masuk ke bisnis pembiayaan-pembiayaan proyek infrastruktur.
Adapun empat bank syariah tersebut adalah PT Bank Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan anak usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank BNI syariah yang merupakan anak usaha PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank BRI Syariah yang merupakan anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), dan unit usaha syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).
Pangsa pasar bank-bank syariah milik bank BUMN terhadap keseluruhan aset perbankan di Tanah Air sekitar 2-3%. Lewat kerja sama dengan investor asing tersebut, pangsa pasar bank-bank syariah milik bank BUMN diharapkan meningkat menjadi 10% dalam 3-5 tahun mendatang. Roadmap pengembangan bank-bank syariah milik bank BUMN segera dikonsultasikan ke OJK.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Bidang Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon menuturkan, pihaknya belummenerimaroadmap bank syariah milik bank BUMN dari Kementerian BUMN. Dalam rencana yang sebelumnya, menurut Nelson, Kementerian BUMN berencana menggabungkan keempat bank syariah tersebut. “Mungkin ada perubahan strategi di Kementerian BUMN. Kami belum dengar perubahan rencananya,” ujarNelson kepada Investor Daily, Rabu (20/1).
Nelsonmenjelaskan, sebenarnya banyak calon investor asing yang berminat masuk ke perbankan syariah di Indonesia. Namun, menurut dia, para calon investor tersebut hanya ingin membeli bank syariah yang sudah ada dan tidak berminat untuk mendirikan bank baru.
“Masalahnya, selama ini banyak yang ingin beli tapi tidak ada yang ingin menjual. Investornya kebanyakan dari Timur Tengah atau lembaga internasional, misalnya IDB (Islamic Development Bank),” ungkap dia.
Investor dari Malaysia juga banyak yang berminat. Namun, menurut Nelson, khusus untuk Malaysia, pihaknya belum akan memberikan izin sepanjang belum ada perjanjian bilateral dengan otoritas keuangan Malaysia. “UntukMalaysia kami tahan dulu, karena bank kita belum ada yang eksis di Malaysia, asas resiprokalitas belum tercapai,” terang dia.
Nelson juga pernahmengatakan, khusus untuk perbankan syariah, OJK memberikan relaksasi aturan bagi investor asing yang berminat masuk. Jika pada bank konvensional investor asing yang masuk harus membeli dua bank untuk dikonsolidasikan, syarat itu tidak berlaku untuk bank syariah. Dengan demikian, investor asing yang tertarik masuk ke industri bank syariah dapat mengakuisisi satu bank.
Sebelumnya, OJK menyatakan Emirate NDB danMasraf Al Rayan dari Timur Tengah berminat menjajaki kemungkinan untuk masuk ke industri perbankan syariah Indonesia danmembawa permodalan yang cukup besar. Emirate NDB berencana menginvestasikan dana sekitar US$ 300 juta untuk mendirikan bank syariah. Selain kedua investor tersebut, IDB pernah mengungkapkan keinginannya untuk menjadi pemegang saham bank syariah milik bank BUMN.
Lanjutkan Rencana
Sementara itu, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni mengungkapkan, BNI sudah pernah melakukan penjajakan dengan sejumlah investor strategis untuk mendorong pertumbuhan bisnis BNI Syariah. Namun, pihaknya akhirnya memutuskan untuk menunda rencana tersebut, karena Kementerian BUMN berencana menggabungkan bank-bank syariah milik bank BUMN. “Dengan adanya perubahan rencana Kementerian BUMN tersebut, kami akan lanjutkan rencana sebelumnya untuk mencari strategic partner. Tapi itu tentu tidak mudah,” ungkap Baiquni.
Menurut dia, mitra strategis harus dapat memahami visi dan mendukung pengembangan produk-produk BNI Syariah. Selain itu, yang terpenting, investor tersebut harus menginjeksi modal dan menempatkan dana di BNI Syariah. “Kami akan menjaga permodalan BNI Syariah. Tapi, kalau dapat investor strategis tahun ini, tentu kami (BNI) tidak perlu lagi suntik modal BNI Syariah. Sebab, sudah ada investor lain yang akanmenambah permodalannya,” terang dia.
Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyomenuturkan, investor strategis biasanya dibutuhkan untuk menambah permodalan, mengembangkan produk, dan infrastruktur. Namun, Haru mengaku, BRI belummemiliki opsi-opsi untuk menggandeng investor strategis. “Sesuai rencana, kami juga akan melakukan tambahan modal ke BRI Syariah tahun ini untuk menjaga CAR (capital adequacy ratio) mereka di kisaran 12-14%. Kami siapkan dana sekitar Rp 300500 miliar,” terang dia.
Sementara itu, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, ada sejumlah investor asal Timur Tengah yang berminat masuk ke perbankan syariah Tanah Air. Oleh karena itu, pihaknya tidak akan kesulitan mencari mitra strategis untuk BSM. “Tidak sulit cari partner, pasti banyak yang mau. Tapi kami baru dapat info soal perubahan kebijakan Kementerian BUMN ini, jadi prosesnya belum kami mulai,” tambah dia.
Investor Daily, Kamis 21 Januari 2016, Hal. 21

Print Friendly, PDF & Email

Share this post:

Related Posts

Comments are closed.