JAKARTA, KOMPAS — Penyertaan modal negara untuk badan usaha milik negara pada 2016 sebesar Rp 39,42 triliun untuk 24 BUMN ditunda DPR dan baru akan dibahas pada pembahasan APBN Perubahan 2016. Sejumlah BUMN mulai memikirkan strategi agar penundaan itu tidak mengganggu pelaksanaan berbagai proyek.
Ada perusahaan yang menggunakan dana perusahaan lebih dahulu agar rencana perusahaan tidak terganggu. Namun, ada perusahaan yang khawatir rencana pembangunan terganggu jika dana penyertaan modal negara (PMN) terlambat mengucur.
Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Budi Karya Sumadi mengupayakan tidak membatalkan pembangunan landasan ketiga Bandara Soekarno- Hatta, Jakarta. ”Kami sudah mendapat PMN tahap pertama Rp 2 triliun dan mengajukan Rp 2 triliun lagi. Karena sekarang belum dikabulkan, untuk sementara akan memakai kas internal,” kata Budi, Senin (2/11).
Menurut Budi, perseroan tak akan menunda pembangunan landasan ketiga. Namun, jika dalam pembahasan APBN-P 2016 PT Angkasa Pura II tetap tidak mendapat PMN, program lain akan dijadwal ulang. Program yang dijadwal ulang itu antara lain pembangunan pelintasan timur dan apron untuk kargo.
Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Suradi mengatakan, pihaknya masih menyelesaikan rencana kontingensi terkait penundaan PMN. ”Masalah ini sangat krusial sehingga kami akan rapat dengan jajaran direksi dan komisaris,” kata Suradi.
PMN Rp 3 triliun akan digunakan Wijaya Karya untuk proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Wijaya Karya belum menentukan proyek mana yang akan diprioritaskan pembangunannya jika PMN tidak diberikan.
Trans-Sumatera tertunda
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, jika PT Hutama Karya (Persero) tidak mendapat PMN, pekerjaan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera di daerah Riau akan tertunda. Hutama Karya akan mendapat PMN Rp 3 triliun.
”Penundaan PMN kali ini tidak akan mengganggu pekerjaan di Sumatera bagian selatan, yakni Merak-Bakauheni-Terbanggi Besar dan Palembang-Indralaya. Sementara di wilayah Riau, yakni Kandis-Pekanbaru, kami perkirakan akan tertunda karena PMN untuk Hutama Karya yang mendapat penugasan ini tertunda,” ujar Basuki.
Direktur Jamkrindo Bakti Prasetyo menuturkan, PMN bagi Jamkrindo Rp 500 miliar untuk meningkatkan kapasitas perusahaan penjamin di Jamkrindo. Hal ini terkait penugasan pemerintah kepada Jamkrindo sebagai penjamin kredit usaha rakyat (KUR). Namun, ada atau tidak ada PMN, Jamkrindo tetap melaksanakan tugas penjaminan KUR. ”Target penyaluran KUR tahun 2016 minimal Rp 100 triliun,” katanya.
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan mendapatkan PMN Rp 10 triliun pada 2016. Pengamat ketenagalistrikan Fabby Tumiwa mengatakan, PLN memerlukan Rp 120 triliun-Rp 130 triliun per tahun untuk membangun pembangkit dan transmisi. ”Menurut saya, Rp 10 triliun belum cukup jika ingin proyek pembangkit 35.000 megawatt lancar,” ujar Fabby.
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Djoni Nur Ashari menjelaskan, PMN Rp 2 triliun pada 2016 akan digunakan untuk investasi, terutama mengembangkan dan membangun infrastruktur Bulog. Bulog akan membangun penggilingan padi modern, gudang pendingin, juga pusat pengeringan. Menurut Djoni, Bulog berharap PMN direalisasikan.
BUMN baik diprioritaskan
Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, A Prasetyantoko, berpendapat, tetap harus ada prioritas bagi perusahaan BUMN, terutama yang berkinerja bagus, untuk mendapatkan PMN.
Alternatif lain untuk BUMN adalah menambah pendanaan, yaitu melalui penerbitan obligasi atau penawaran saham untuk badan usaha yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. ”Saya cenderung mengusulkan agar BUMN diprioritaskan mendapatkan PMN. BUMN bisa menambah pendanaan lewat penerbitan obligasi atau saham, tetapi tingkat risiko BUMN jadi meningkat,” katanya.
BUMN bisa terpapar risiko pinjaman yang diperoleh melalui obligasi atau penawaran saham.
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tony Prasetiantono menyarankan, BUMN bisa segera merevaluasi aset. Dengan aset yang meningkat, BUMN bisa mendapatkan pinjaman yang lebih besar untuk meningkatkan kinerja.
Secara terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida menyatakan sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN. Koordinasi itu terkait rencana OJK memangkas aturan untuk mempermudah BUMN menawarkan saham perdana (IPO) di BEI. Selama ini, proses IPO BUMN membutuhkan waktu minimal dua kali lebih lama dari perusahaan swasta. ”IPO BUMN prosesnya panjang, terkait sejumlah syarat yang harus diikuti,” kata Nurhaida.
Satu perusahaan BUMN harus melalui 25 tahap untuk dapat menawarkan saham melalui IPO di bursa, salah satunya meminta izin DPR.
Lelang dipercepat
Presiden Joko Widodo, kemarin, meminta kementerian dan pemimpin lembaga negara bergerak cepat melakukan tender dan lelang, terutama empat kementerian yang memiliki proyek infrastruktur terbesar. Diharapkan kontrak bisa ditandatangani pada awal 2016. ”Kita tidak mau terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi gara-gara keterlambatan melaksanakan pekerjaan belanja modal yang utamanya infrastruktur. Adakan kontrak awal Januari, uang kontraknya juga pada Januari sudah bisa dikeluarkan,” kata Presiden.
Empat kementerian itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (ARN/APO/CAS/AHA/BEN/NDY/SON/MAS)
Kompas 03112015 Hal. 1
