Jakarta – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menilai kebijakan insentif fiskal bagi industri galangan kapal berisiko menekan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) jika pemberian insentif tidak tepat sasaran.
Kepala BKF Kementerian Keuangan Andin Handityanto mengatakan kebijakan insentif fiskal memerlukan proses kajian yang cukup panjang. Hal itu dikarenakan adanya insentif fiskal dipastikan mengorbankan penerimaan negari dari pajak.
Sumber: Bisnis Indonesia, Kamis 11 September 2014.
