JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, Master Plan Perbankan Indonesia (MP2I) yang akan keluar akhir tahun ini berbeda dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang sudah ada. Salah satu perbedaan paling menonjol adalah perlindungan konsumen dan penyaluran kredit untuk kepentingan nasional.
Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK Gandjar Mustika mengatakan, MP2I merupakan rumusan yang dibuat OJK mengenai strategi perbankan lima sampai sepuluh tahunmendatang. Strategi atau roadmap ini menyangkut semua bank termasuk bank umum, bank syariah, lembaga keuangan mikro, dan bank perkreditan rakyat (BPR).
“Sebelumnya kita sudah mempunyai API, namun masa berlakunya sudah jatuh tempo dan mesti diperluas,” tegas Gandjar di Jakarta akhir pekan lalu. Ada beberapa perbedaan yangmenurut Gandjar paling menonjol antara MP2I dan API, salah satu adalah adanya edukasi dan perlindungan konsumen.
Selain itu, penyaluran kredit perbank an akan diprioritaskan untuk sektorsektor yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Sektor-sektor tersebut menyangkut energi terbarukan, infrastruktur dan lainnya.
“Beberapa waktu lalu, kami sudah merealisasikan fokus penyaluran pembiayaan untuk kepentingan nasional yaitu melalui kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dengan pembentukan kelompok kerja (pokja) untuksustainable financing,” ungkap dia.
Dalam MP2I, menurut Gandjar, akan dibahas pula mengenai batasan kepemilikan asing di Indonesia. Namun, mengenai nominal batasan yang dimaksud akan secara tegas dituangkan dalam peraturan OJK. Tujuan dari kebijakan ini, menurut Gandjar, untuk memperkuat daya saing industri perbankan nasional de ngan mengkonsolidasikan bank-bank bemodal kecil. Terutama bank-bank yang masuk kategori BUKU I yang modal intinya berkisar Rp 100 miliarRp 1 triliun. “Diharapkan beberapa bank-bank BUKU I bisa merger sehingga bisa menghasilkan bank baru denganmodal inti di atas Rp 1 triliun,” kata Gandjar. Sebelumnya, Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Achmad Baiquni mengungkapkan, ada beberapa usulan yang perlu disampaikan terkait pembuatan MP2I ini. Usulan tersebut adalah adanya single presence policy danpayment gateway. “Usulan ini juga kami sampaikan ketika Bank Indonesia akan membuat Arsitektur Perbankan Indonesia (API),” jelas Baiquni. (gtr)
Investor Daily, Senin 1 September 2014, hal. 22
